Insiden Panglima TNI, BKPRMI Kecam Pemerintah AS
"Meminta klarifikasi saja tidak cukup, tapi harus dengan protes keras. Ini bukan hanya tentang Panglima TNI, ini soal harga diri bangsa," tegas Said.
Editor: Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Said Aldi Al Idrus mengecam pemerintah Amerika Serikat (AS).
Hal itu terkait insiden larangan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk memasuki wilayah AS.
"Kami mengutuk keras atas tindakan pemerintahan Amerika Serikat yang telah menolak kehadiran Panglima TNI pak Gatot Nurmantyo di negaranya," ujar Said dalam keterangan tertulis, Selasa (24/102017).
Menurut Said, penolakan itu merupakan persoalan harga diri bangsa sehingga pemerintah harus protes keras.
Baca: Bawa Pasien, Kendaraan PT Freeport Ditembaki Kelompok Kriminal Bersenjata
Selain itu, penjelasan dari pemerintahan Amerika Serikat dinilai tidak cukup.
"Meminta klarifikasi saja tidak cukup, tapi harus dengan protes keras. Ini bukan hanya tentang Panglima TNI, ini soal harga diri bangsa," tegas Said.
Diketahui, atas peristiwa itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat (AS) James Mattis telah menyampaikan permintaan maaf atas insiden penolakan kunjungan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo.
Baca: Ini 4 Curhat Irma Aulia, Mojang Bandung yang Jadi Driver Ojek Online
Permohonan maaf itu disampaikan Mattis kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu.
"Permintaan maaf disampaikan secara khusus sebelum Menhan AS bertemu para Menhan ASEAN yang saat ini sedang melakukan pertemuan tahunan 2017 di Clark, Filipina," kata Kapuskom Publik Kementerian Pertahanan (kemenhan) Brigjen Totok Sugiharto dalam keterangan tertulis kepada awak media, Senin (23/10/2017).
