Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sikap fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) beberapa kali berbeda dengan koalisi partai pendukung pemerintah, saat mengambil keputusan strategis di DPR.

Pertama soal Rancangan Undang-undang Pemilu dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas, dan menyikapi UU Pemilu.

Baca: PAN Akan Jadi yang Terdepan Ajukan Revisi Undang-Undang Ormas

Sindiran dan kecaman pun menghampiri partai yang kini dipimpin Zulkifli Hasan tersebut.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menanggapi sikap PAN.

Dirinya mengaku mendapat informasi bahwa PAN sebenarnya menerima Perppu Ormas dengan catatan beberapa hari lalu.

Baca: Yusril Sudah Prediksi Perppu Ormas Akan Disahkan DPR Menjadi Undang-undang

Namun, Hendrawan mengaku heran, PAN tiba-tiba berubah sikap dengan menolak Perppu Ormas bersama Gerindra dan PKS saat rapat paripurna pada Selasa (24/10/2017) kemarin.

"Informasi itu valid ya, tapi kok hari-hari terakhir ada perubahan. Semula kami dengar pandangan mereka minta direvisi ada perbaikan kami juga tidak keberatan," katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

PDIP tak mempersoalkan sikap PAN terkait Perppu Ormas.

Baca: Penolakan 3 Fraksi Tidak Kurangi Legitimasi Undang-Undang Ormas

Akan tetapi, Hendrawan mengingatkan setiap pilihan politik ada konsekuensinya.

"Tetapi jangan korelasi langsung (ke koalisi). Apalagi politik kita politik kebersamaan, politik gotong royong," kata Hendrawan.