TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - ‎Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menilai banyaknya kepala daerah yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan karena kesalahan sistem.

Menurutnya, pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja kepala daerah telah dilakukan baik dari KPK, Kepolisian, Kejaksaan sampai dengan Inspektorat Jenderal (Irjen).

"Soal masih ada (kepala daerah) yang koru‎psi malah semakin besar apakah yang salah sistem? Saya kira tidak. Kita kembalikan kepada masing-masing individu," kata Tjahjo di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Kamis (26/10/2017).

‎Tjahjo mencontohkan kepala daerah yang terbaru ditangkap KPK yakni Bupati Nganjuk, Taufiqurahman bukan karena kesalahan sistem.

Padahal menurutnya, Taufiqurahman pernah kena operasi KPK meski pada akhirnya dia menang di pengadilan.

"Jam 3 (sebelum ditangkap) dia ikut ke pengarahan presiden, hadir di istana. Dia teman baik saya, saya kenal baik dia," tuturnya.

Baca: Pengurus PPP Djan Mengaku Berpeluang Dapat SK Menkumham

Masih kata Tjahjo, pihaknya sudah beberapa bertemu dengan KPK‎ untuk pencegahan kepala daerah agar tidak melakukan korupsi.

Menurutnya, Kemendagri dan KPK telah memetakan area rawan korupsi untuk menghindarkan kepala daerah terjerat tindakan rasuah.

"Sudah dua tahun kami datangi terus ‎(kepala daerah), supervisi terus. Kita ingatkan hati-hati dengan perencanaan anggaran, jual beli jabatan," ujarnya.