TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Jumat (27/10/2017).

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio menduga pertemuan tersebut membahas koalisi pada Pilkada 2018, utamanya di Jawa Timur.

Selain itu, ia juga menduga adanya pembahasan reshuffle kabine serta pengesahan UU Ormas.

"Tapi kemungkinan besar juga dibahas koalisi Jokowi dan SBY pada pilkada 2018 terutama Jawa Timur," ujar Hendri Satrio kepada Tribunnews.com, Jumat (27/10/2017).

Baca: Wiranto Ungkap Penyebab Panglima TNI Dilarang Masuk AS

Hendri juga melihat pembicaraan Jokowi dan SBY membahas sejumlah isu terkini termasuk ekonomi dan politik.

Hendri mengaku terkejut dengan pertemuan itu.

Hal itu menunjukkan komunikasi Jokowi den

Baca: Ini Kunci Pengungkapan Identitas Korban Insiden Pabrik Petasan

gan SBY sudah sangat cair.

"Beda dengan zaman Pilkada Jakarta. Bahkan Pak SBY harus bikin konfrensi pers melobi untuk bisa bertemu Jokowi," jelasnya.

Selain itu menurutnya, biasanya SBY bila bertemu Jokowi ada hal mendesak terkait dirinya atau keluarganya.
"Tapi itu hanya SBY yang tahu," ucapnya.

Diketahui, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengaku tidak banyak mengetahui apa yang menjadi topik perbincangan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sebab, kata Johan Budi, pertemuan keduanya di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan itu dilakukan secara empat mata.

“Pertemuan antara dua tokoh ini berlangsung empat mata, jadi tidak ada yang mendampingi tadi,” ujar Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Johan Budi mengatakan, ia kemudian melakukan konfirmasi kepada Presiden terkait apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Jadi ini sebenarnya pertemuan silaturahmi mengenai persoalan-persoalan kebangsaan kekinian lah. memang ada topik yang dibicarakan salah satunya adalah tentang Perppu Ormas yang baru saja disahkan DPR menjadi Undang-Undang Ormas,” kata Johan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 Republik Indonesia itu dilakukan sekira pukul 14.00 WIB.