TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Menkopolhukam Wiranto meminta insiden larangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memasuki AS tidak perlu digaduhkan lagi.

Wiranto menyebut AS sudah menyampaikan permohonan maaf dan memberikan penjelasan ke pemerintah Indonesia.

Wiranto menjelaskan adanya kesalahan administrasi sehingga Panglima TNI dan istri Enny Trimurti (sebelumnya ditulis Neny) dilarang masuk ke AS oleh United State of Custom and Border Protection.

"Ini jangan sampai ada gangguan-gangguan yang justru mengganggu hubungan baik itu, maka kejadiann itu sudah sangat disesalkan, kemudian tidak akan terulang lagi, sudah kan itu, kan berarti sudah selesai," kata Wiranto kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2017).

Baca: Pengamat Duga Pertemuan Presiden Jokowi dengan SBY Bahas Pilkada Jatim

Penolakan tersebut disampaikan ke Panglima TNI, pada Sabtu (21/10/2017).

Saat itu, Gatot Nurmantyo dan istrinya Enny Trimurti (Sebelumnya ditulis Neny) serta sejumlah staf Panglima TNI hendak terbang ke AS dengan menumpangi pesawat Emirates Airlines dari bandara Soekarno - Hatta.

Sedianya, Panglima TNI dan rombongan hendak berangkat ke AS untuk memenuhi undangan Panglima bersenjata AS Jenderal Joseph F Dunford, Jr.

Namun sesaat sebelum berangkat, pagawai maskapai memberitahukan bahwa Gatot Nurmantyo dan istri, dilarang masuk ke AS oleh United State of Custom and Border Protection.

Baca: Ini Kunci Pengungkapan Identitas Korban Insiden Pabrik Petasan

Alhasil rombongan batal berangkat.

Baca: Ini Kunci Pengungkapan Identitas Korban Insiden Pabrik Petasan

Panglima TNI kemudian melaporkan hal itu ke Presiden RI Joko Widodo, Menkopolhukam Wiranto dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP. Marsudi.

Selain itu, ia juga mengirimkan surat ke Joseph F. Dunford Jr.

Setelahnya, Kedutaan Besar (Kedubes) AS untuk Indonesia menyampaikan permohonan maaf dan menjamin jika rombongan hendak berangkat ke AS.

Oleh karena itu, kata Wiranto, masyarakat tidak perlu lagi mengambil sikap yang bisa merusak hubungan baik antara Indonesia dan AS.

Ia mengimbau semua pihak membantu pemerintah menjaga hubungan baik dengan AS.

"Jangan sampai ada pihak-pihak tertenu yang justru memanas-manasi itu lagi, kita harus memelihara hubungan baik dengannegara manapun, karena memang saat ini Indonesia menganut politik bebas aktif, juga berusaha untuk menjaga hubungan baik," katanya.