TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyebutkan anggaran yang dibutuhkan untuk jasa konsultan perencanaan dua proyek DPR tidak mencapai Rp 600 miliar

Ia membantah anggaran Rp 601 miliar dari APBN 2018, hanya digunakan untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi penataan kawasan parlemen berupa gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi.

"Nggak bener itu. Saya juga bingung kok bisa konsultan dibuat Rp 600 miliar. Enggak mungkin lah konsultan sampai segitu, konsultan paling Rp 30 miliar," kata Fahri kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Baca: Begini Perjalanan Hotel Alexis, Jadi Bahan Debat Pilkada DKI Sampai Akhirnya Ditutup

Fahri mengatakan uang sebesar Rp 601 miliar itu sudah mencakup keseluruhan proyek penataan kawasan parlemen, mulai dari perencanaan hingga pembangunan.

Anggaran pembangunan proyek penataan kawasan parlemen tersebut itu bersifat multiyears dan hanya untuk tahun pertama.

"Termasuk semua. Ndak, salah itu yang ngomong," kata Fahri.

Lebih lanjut Fahri menjelaskan, Kesetjenan DPR akan memakai jasa konsultan untuk membuat konsep dan desain penataan kawasan parlemen.

Rencananya, proyek penataan kawasan parlemen tidak hanya berisi gedung dan alun-alun demokrasi tetapi juga museum dan perpustakaan.

Hal ini dilakukan karena komplek parlemen akan dijadikan kawasan ilmu pengetahuan dan kawasan masyarakat.

"Jadi nanti ada tamu yg dari sini itu enggak perlu diperiksa. Karena apa? Karena ini kan kawasan publik. Kalau masuk tempat pejabat, di tempat rapat-rapat politik, sama kayak kita masuk ke istana ya tentu harus ada pengawasan, harus ada pengamanan. Di parlemen di seluruh dunia juga begitu. Itu adalah kawasan politik," katanya.

Berbeda dengan Fahri, sebelumnya Wakil Ketua DP, Agus Hermanto mengatakan anggaran penataan kawasan parlemen berupa gedung baru DPR dan alun-alun demokrasi Rp 601 miliar hanya untuk konsultan perencanaan dan manajemen konstruksi.

Baca: Wali Kota Batu Mohon Doa Hadapi Praperadilan Lawan KPK

Nantinya, konsultan perencanaan akan menentukan desain dan nominal maksimal dari proyek penataan kawasan secara keseluruhan.

Jumlah anggaran proyek penataan kawasan parlemen diketahui sebesar Rp 601 miliar. Untuk pembangunan gedung baru dialokasikan sebesar Rp320,44 miliar dan alun-alun demokrasi Rp280 miliar.

Total alokasi anggaran proyek penataan kawasan parlemen sebesar Rp 601 miliar itu masuk ke dalam pagu anggaran DPR yang disahkan dalam UU APBN 2018 sebesar Rp 5,7 triliun pada rapat paripurna (25/10) kemarin.

"Sekarang ini keluar anggaran Rp 601 ini untuk konsultan perencanaan. Tidak hanya perencanaan daripada gedung tapi meliputi seluruh perencanaan dari kawasan parlemen, alun-alun demokrasi, gedung-gedung DPD, gedung DPR dan sebagainya," kata Agus.