Kisah Keluarga Miskin Hangatkan Bayi dengan Bohlam hingga Meninggal
Saat anak pertamanya lahir, biaya persalinan dibantu program Jaminan Persalinan (Jampersal), namun saat ini program tersebut tidak ada lagi.
Editor: Hasanudin Aco
"Iuran BPJS Rp 100.000 per bulan itu sungguh berat bagi keluarga kami. Namun saya tidak mau kejadian teman saya anaknya meninggal karena tak ada jaminan kesehatan terjadi pada saya," ujarnya pelan.
Suparni tidak sendiri, ada banyak perempuan hamil lainnya mengalami hal serupa.
Pengurus Cabang Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kabupaten Seluma, Meri Oktarina mengatakan, ketakutan Suryani rata terjadi di sebagian besar perempuan desa.
Meri menjelaskan, KPI Kabupaten Seluma memiliki tiga posko Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi (PIPA) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), di mana sebagian besar pengaduan yang diterima terkait terkendalanya akses manfaat jaminan kesehatan.
"Tidak adanya kepastian terhadap jaminan kesehatan ini kadang yang memperburuk kondisi kehamilan ibu," jelasnya.
Meri menilai, kesadaran pentingnya jaminan kesehatan bagi masyarakat wajib ditumbuhkan.
Namun persoalannya, jika hari ini mereka tidak berpartisipasi dalam jaminan kesehatan mandiri itu karena memang tidak mampu.
Perlu menjadi bahan pemikiran bersama, agar jaminan kesehatan dapat dinikmati semua tanpa pengecualian.
Persoalan kematian ibu dan bayi, menurut Meri, tidak hanya disebabkan kurangnya pengetahuan ibu-ibu. Tapi juga rendahnya akses terhadap layanan kesehatan.
Sehingga wajar jika angka kematian ibu saat hamil maupun melahirkan di Provinsi Bengkulu masih tinggi, termasuk di Kabupaten Seluma.
Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terungkap, angka kematian ibu baik saat hamil maupun melahirkan di Kabupaten Seluma pada 2015 menempati urutan ketiga sebanyak 160 per 100.000 kelahiran hidup.
Penulis: Kontributor Bengkulu, Firmansyah
Berita ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Kisah Keluarga Miskin Hangatkan Bayi dengan Bohlam hingga Meninggal
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.