TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyelesaikan kajian pembangunan gedung Nusantara I DPR.

Kepala Balitbang Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga menuturkan, pihaknya saat ini tengah mengelola data.

Kajian akan selesai sekitar dua minggu ke depan atau pertengahan November.

"Dua minggu lagi selesai itu laporannya," ujar Danis saat dihubungi, Jumat (3/11/2017).

Danis menambahkan, pihaknya telah selesai melakukan pengukuran dan pengumpulan sampel material, beton, baja, lift, tangga-tangga darurat, ruangan, dan sebagainya.

Baca: KPU Akan Jawab Seluruh Laporan Parpol yang Tak Lolos Verifikasi dengan Data

Berdasarkan laporan pendahuluan, data menunjukkan tidak ada kemiringan Gedung Nusantara I DPR. Hal itu diketahui misalnya dari pengecekan sampel beton dan besi.

"Jadi kalau sementara sih secara struktur kondisi bangunan aman, memenuhi aspek keamanan," tuturnya.

Namun, ada beberapa hal dari aspek keselamatan yang kurang memenuhi syarat.

Di antaranya ada lift yang rusak dan dari segi kapasitas tak memenuhi aspek keselamatan.

Selain itu, Danis menuturkan, jalur tangga darurat juga dipenuhi barang-barang.

Jika terjadi kebakaran, hal itu dapat menimbulkan potensi yang kurang baik.

Padahal, gedung 23 lantai itu bisa diisi sekitar 4.000 orang.

"Dengan jumlah orang demikian dengan layout gedung itu agak kurang memenuhi persyaratan aspek keselamatan," kata Danis.

Baca: Sandiaga Beberkan Alasan Bikin Sayembara Sepatu

Selain itu, dari aspek kenyamanan, Gedung Nusantara I DPR dinilai terlalu berlebih atau over kapasitas. Misalnya ruang kerja anggota dewan, ruang tamu dan toilet.

"Kan ada batas peraturan buat ruang kerja, ruang tamu seorang anggota DPR berapa. Itu jauh dari standar minimal yang ditentukan," ujarnya.

Kendati demikian, hingga saat ini belum ada rekomendasi dari Kementerian PUPR terkait urgensi pembangunan gedung baru DPR.

"Saya tidak bicara gedung baru dari tadi. Yang saya ceritakan adalah kondisi Gedung Nusantara I bahwa kesimpulan sementara dari aspek kenyamanan terjadi over kapasitas, dari aspek keselamatan relatif kurang memenuhi standar keselamatan," kata Danis.

Sementara itu, Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat meloloskan anggaran tahap awal pembangunan gedung baru DPR sebesar Rp 601 miliar.

Keinginan para wakil rakyat untuk berkantor di tempat baru itu dalam waktu dekat segera terwujud.

Dalam pagu anggaran 2018, DPR mendapatkan alokasi Rp 5,7 triliun atau naik dari sebelumnya yaitu Rp 4,3 triliun.

Namun, pembangunan gedung baru memasuki tahap berikutnya setelah kajian Kementerian PUPR dikeluarkan. (NABILLA TASHANDRA)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Kementerian PUPR: Kajian Gedung DPR Selesai Dua Minggu Lagi