Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

‎TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Pengamat intelijen, Susaningtyas Kertopati mengatakan, aparat keamanan harus berperan aktif dalam menyambut pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018. Pasalnya, potensi gangguan nyata keamanan berpotensi terjadi karena ulah oknum tidak bertanggung jawab.

Susaningtyas meminta agar aparat keamanan melakukan pemetaan terhadap kondisi masyarakat di daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak.

"Konflik komunal masih merupakan yang harus diwaspadai, ‎jarak pengiriman perangkat administrasi Pilkada ke tempat pemilihan dari pusat juga rentan ‎dengan manipulasi," kata Susaningtyas saat dikonfirmasi, Jumat (3/11/2017).

Baca: Presiden Jokowi Jajal Tol Becakayu Konvoi Naik Mobil Offroad

Baca: Partai Idaman Curigai Pembicaraan Fraksi PKB dan Demokrat dengan KPU Saat Pemeriksaan Dokumen

"Pragmatisme yang tumbuh dalam masyarakat juga sangat rentan dengan jual beli suara," tambahnya.

Wanita yang akrab disapa Nuning itu menuturkan, ‎di era perang siber seperti saat ini kampanye hitam atau berita bohong sangat berbahaya dan perlu diwaspadai. Menurutnya, berita bohong atau hoax dapat mempengaruhi subyektifitas pemilih.

"(hoax) dapat pengaruhi subyektifitas pemilih yang dapat rugikan pihak-pihak tertentu dan bahkan bisa mengadu domba rakyat," tuturnya.

Nuning menilai, intelijen harus terkoordinasi dengaan baik agar dapat melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap berbagai macam potensi ancaman dan gangguan secara holistik dan komprehensif.

"‎Apalagi di era digital ini, maka intelijen dituntut profesional yang mengombinasikan kecerdasan dan kecanggihan teknologi," tuturnya.

‎Masih kata Nuning, dalam pengamanan pilkada serentak, semua pihak harus melepaskan diri dari ego sektoral sehingga mekanisme kerja yang saling support dapat terlaksana secara cepat tepat.

"‎Pelibatan tokoh-tokoh masyarakat, agama, pemuda dan adat/budaya penting apalagi di daerah yang tinggi pimordial dan intoleransinya tinggi," ujarnya.

"Daerah yang perlu diwaspadai tingkat keamanannya adalah‎ Papua, Kalimantan Barat, NTB, Sumut dan Maluku," tandasnya.