TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengiat Hak Asasi Manusia (HAM), HS Dillon menilai agar Indonesia keluar dari tangga kemiskinan perlu program publik private people partnership.

"Pemerintah perlu memastikan kecukupan gizi dan pangan, pelayaa kesehatan yang terjangkau, sistem pendidikan yang menjawab tantangan lokal serta kelembagaan dan infrastruktur yang menyesawakan perekonomian perdesaan atau perkotaan," kata Dillon di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dillon menjadi narsumber dalam Diskusi Panel Serial (DPS) bertema Aktualisasi Trisakti Dalam Bidang Ekonomi di Jakarta belum lama ini.

Hadir juga sebagai pembicara Dr Bambang Subianto, Menteri Keuangan Kabinet Reformasi, Ketua FKPPI sekaligus Ketua Aliansi Kebangsaan, dan Pembina YSNB Pontjo Sutowo, serta Ketua Panitia Bersama DPS Iman Sunario, dan La Ode Kamaludin yang bertindak sebagai moderator DPS.

Menurut Dillon, pemerintah juga perlu mendorong pengembangan pertanian pedesaan, reforma agraria sebaagai investasi meningkatkan kapasitas rakyat.

Baca: HS Dillon: Kasus Munir dan Timor Timur Selalu Dilarikan ke Kriminal

"Pemerintah juga perlu menciptakan pertanian dengan orentasi fair trade," katanya.

Keluar dari tangga kemiskinan bisa juga dilakukan melalui mengantarkan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis budaya ke pelosok nusantara.

"Centre of Excellence di Jawa melakukan progran twinning dengan perguruan tinggi daerah agar mahasiswa dapat memberikan pendampingaan berkualitas pada rakyat," kata Dillon.

Bambang Subianto menyatakan, pertumbuhan dan pemerataan jangan dipertentangkan.

"Tumbuh itu perlu, tetapi tidak cukup hanya itu karena pertumbuhan harus dibarengi dengan pemerataan," katanya.

Baca: Wow, Hanya 5 Jam, Lelang Hasil Pertanian Banyuwangi Transaksinya Tembus Rp 168 Miliar

Menyelaraskan pertumbuhan dan pemerataan merupakan tantangan yang bersifat multidimensi.

Karena itu dalam upaya membuat harmonisasi itu perlu juga melakukan program pemerataan, mengatasi kemiskinan, mengecilkan jurang ketimpangan sosial.

Prasetijono Widjojo menyatakan, pentingnya politicalwil dalam bentuk komitmen terhadap prioritas pembangunan serta kebijakan afirmasi untuk menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, kesenjangan dan untuk meningkatkan kualitas hidup.

"Pembangunan harus dibarengi dengan pembangunan manusia termasuk pembangunan budaya atau karakter," katanya.