Kelompok Bersenjata di Papua Tidak Bisa Dibubarkan Hanya Lewat Tindakan Tegas
"Tindakan pesuasif perlu, tapi untuk para pelanggar hukum, tindakan tegas juga perlu, untuk melindungi masyarakat," ujarnya.
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Menyelesaikan permasalahan pemberontakan di Papua, tidak cukup hanya dengan tindakan tegas.
Hal ini disampaikan Mantan Dansuspa Intelstrat Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Kolonel TNI AD (purn) Fauka Noor Farid.
Saat dihubungi Tribunnews.com, Fauka Noor Farid yang mengaku pernah bertugas di Papua itu, menyebut program-program yang menyentuh masyarakat, perlu dilakukan.
Baca: Video Viral Pemukulan Siswa, Pelaku Bukan Guru Ataupun Orangtua
Hal itu antaralain seperti yang dilakukan pemerintah saat ini, yakni membangun infrastruktur di Papua.
"Yang dilakukan pemerintah sudah cukup, mereka turun, misal dikasih otonomi daerah, kedua bantuan ditambah, yang ketiga bikin perumahan. Tapi kadang kala para kepala daerah kurang memikirkan rakyatnya," katanya.
Tanpa bantuan dari kepala daerah dan pejabat-pejabat lokal, semua yang dilakukan pemerintah, dampaknya tidak akan terasa maksimal terhadap masyarakat di Papua.
Alhasil masyarakat terjebak di persoalan yang sama, yakni persoalan sosial dan ketidakadilan. Dalam kondisi seperti itu, gagasan untuk memberontak muncul.
"Saya juga waktu di Papua seperti itu, dengan cara-cara persuasif. Kita berikan bantuan kepada keluarga pemberontak, kepada tokoh-tokoh, sampai akhirnya mereka mau turun gunung, dan kembali ke NKRI," katanya.
Jika masih ada masyarakat di Papua yang merasa terzolimi, maka pemikiran untuk memberontak masih terpelihara.
Kondisi tersebutlah yang membuat sampai hari ini, setelah bertahun-tahun aparat melakukan penindakan teradap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), persoalan tersebut belum juga teratasi.
"Tindakan pesuasif perlu, tapi untuk para pelanggar hukum, tindakan tegas juga perlu, untuk melindungi masyarakat," ujarnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, pada 29 Oktober lalu, pos Brimob Polri yang berada antara mil 66 dan mil 67 di Tembagapura, ditembaki kelompok kriminal bersenjata.
Atas insiden tersebut, tidak ada anggota Polri yang terluka, namun demikian satu unit kendaraan operasional Polri rusak akibat timah panas.
Seminggu sebelum kejadian penembakan itu, kelompok kriminal bersenjata sempat menyerang rombongan brimob di perbukitan di kawasan Tembagapura. Atas insiden itu, seorang anggota Batalyon B Pelopor Brimob Papua, Briptu Berry Pramana Putra, tewas.
Pemerintah mengakui ada peningkatan intesitas kegiatan KKB di Papua. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), pada 2 November kemarin, mengundang sejumlah pejabat Polri dan TNI ke kantornya, untuk membahas masalah tersebut.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.