TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat berpidato pada acara penyerahan sertifikat hak atas tanah di Provinsi Jawa Timur, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Pemerintah telah menargetkan sertifikasi tanah di Jawa Timur bakal rampung tahun 2023 mendatang.

"Saya perintahkan kepada Menteri BPN tahun ini 5 juta sertifikat harus keluar, lalu tahun depan 7 juta, dan tahun depannya lagi 9 juta. Saya sudah perintahkan juga di Jawa Timur tahun 2023 semuanya pegang sertifikat," ujar Jokowi sesuai keterangan tertulis Biro Pers Istana Kepresidenan, Selasa (7/11/2017).

Baca: Dulu Tinggal di Kandang Sapi, Begini Nasib Bripda Taufik Hidayat dan Keluarganya Sekarang

Jokowi mengatakan, upaya sertifikasi hak atas tanah kepada masyarakat ini guna mengatasi persoalan yang kerap terjadi selama ini masih banyak sengketa tanah yang terjadi di masyarakat.

Menurutnya, sengketa tersebut terjadi akibat masyarakat belum memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah mereka.

"Kita harapkan dengan semuanya pegang sertifikat tidak ada lagi yang akan sengketa-sengketa. Tidak ada," ucap Jokowi.

Selain itu, Jokowi mengingatkan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga dan menggunakan sertifikat yang dimiliki dengan sebaik dan seproduktif mungkin.

"Hati-hati saya ingatkan kalau ingin pinjam di bank, ingin dipakai untuk jaminan di bank, silakan. Tapi dihitung dan dikalkulasi bisa masuk atau tidak bisa mencicil setiap bulan atau tidak? Kalau tidak bisa ya jangan," kata Presiden.

Diketahui, Presiden Jokowi menyerahkan sebanyak 8.950 sertifikat kepada masyarakat dari lima kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Di antaranya adalah Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ponorogo.