TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tidak hanya menggelar aksinya dengan melakukan penyerangan di dalam negeri, mereka juga meminta dukungan dari masyarakat internasional.

Menurut analis Papua, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, hal tersebut tidak perlu ditanggapi dengan panik.

Selama ini pemerintah merespon dukungan dari sejumlah pihak di luar negeri, dengan menutup akses-akses mereka.

Selama hal itu dilakukan, dukungan dari pihak-pihak tersebut juga tidak juga berkurang.

Seharusnya, hal itu diselesaikan dengan menuntaskan permasalahan pokok soal Papua.

"Kita panik, salah kita sendiri, sudah tahu salahnya di sini," ujarnya kepada wartawan di gedung LIPI, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2017).

Baca: Wow, Anggaran Pidato Anies-Sandi Tahun Depan Rp 300 Juta, Katanya Tak Besar

Permasalahan KKB yang mengusung gagasan Papua merdeka, sudah ada sejak puluhan tahun lalu, dan tidak kunjung selesai hingga kini.

Hal itu antara lain karena permasalahan-permasalahan pokok di Papua, belum juga terjawab.

Alhasil kelompok-kelompok tersebut masih mengusung gagasan Papua merdeka.

Di Papua, permasalahannya adalah kesenjangan kesejahteraan.

Pemerintah saat ini menurutnya sudah berupaya untuk menuntaskan persoalan tersebut, dengan melakukan berbagai pembangunan infrastruktur.

Namun masalahnya belum selesai sampai di situ. Cara untuk memberikan bantuan menurutnya juga harus sesuai dengan cara mereka.

"Kita selalu merasa sudah memberikan, itu benar. Lalu mereka tanya, memang kami minta itu kah," ujarnya.

"Mereka merasa sebagai bagian dari orang Indonesia, tidak merasa memiliki martabat yang sama, ada pengakuan, identitas, itu yang mereka minta," katanya.

Selama permasalahan tersebut belum terselesaikan, maka masih ada orang-orang yang mengusung gagasan Papua merdeka.

Jika pemerintah tidak merespon dengan baik ekspresi tersebut, satu-satunya jalan untuk mereka, adalah menyuarakan hal itu ke dunia internasional.

Seharusnya, pemerintah merespon dukungan dari sejumlah pihak di luar negeri, dengan menyelesaikan permasalahan pokok di dalam negeri.

Selama ini menurutnya pemerintah merespon hal itu dengan kebijakan yang kurang tepat.