Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta segera mengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Normantyo. Masa jabatan Gatot akan berakhir pada Maret 2018 karena memasuki masa pensiun.

Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS), Ngasiman Djoyonegoro, mengatakan pergantian Panglima TNI dilakukan untuk penyegaran dan menggenjot agenda-agenda strategis.

Baca: Kenakan Kabaya, Cantiknya Adik Raffi Ahmad di Hari Tunangan, Netizen: Kak Bajunya Robek Tuh

"Maret 2018 Panglima TNI pensiun. Sudah saatnya sekarang dilakukan rotasi. Rotasi dimaksudkan agar terjadi penyegaran di tubuh TNI," tutur Ngasiman, Senin (13/11/2017).

Menurut dia, salah satu agenda strategis berupa poros maritim. Atas dasar itu, kata dia, rotasi panglima sebaiknya diberikan kepada Angkatan Laut atau Angkatan Udara.

Sebab, mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Panglima TNI sebaiknya dijabat bergantian dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat kepala staf angkatan.

"Pergantian tiap-tiap angkatan penting untuk mewujudkan amanah reformasi dan profesionalisme di tubuh TNI," kata pria yang juga penulis buku TNI dan Ancaman Baru Dunia Pertahanan (2015) itu.

Dari sisi momentum, dia berpandangan Angkatan Udara memiliki momentum lebih tepat menahkodai TNI. Dipegang Angkatan Udara, diharapkan cita-cita Jokowi memperkuat poros maritim dapat terlaksana secara maksimal. Apalagi Matra Darat sudah dua kali menjabat.

Namun demikian, untuk memperkuat visi kemaritiman Jokowi-JK, tiga kekuatan yakni Matra Laut, Matra Udara dan Matra Darat harus bersinergi. Visi kemaritiman Jokowi harus diperkuat melalui sinergi antara Angkatan Laut dan Angkatan Udara serta Angkatan Darat.

Selain itu, untuk menopang terwujud poros martim, sistem pertahanan kepulauan mutlak dimaksimalkan. Dia berpesan kepada Panglima TNI yang baru nantinya supaya mempunyai konsen memperhatikan keadaan pulau-pulau terluar.

Sebab, pulau-pulau terluar itu menjadi titik pangkal batas wilayah, pengelolaan, dan pengawasan di wilayah tersebut serta memperhatikan keamanannya.

"Sebagai negara kepulauan, maka cita-cita poros maritim perlu didukung sistem pertahanan kepulauan yang kuat. Poros maritim akan sulit terwujud manakala pulau-pulau terluar tidak mampu dikelola secara maksimal dan dijaga keamanannya. Inilah tugas dan tantangan Panglima TNI baru nantinya," tambah Simon.