TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah kabar yang menyebutkan bahwa penyendaeraan 1.300 warga oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB di Papua adalah informasi palsu.

Menurut Kalla kabar tersebut benar dan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

‎"Saya kira, karena tadi di media sendiri dimuat secara langsung berarti bukan palsu. Orang disandera mana mungkin palsu," ujar Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis, (14/11/2017).

‎Menurut Kalla pelaku penyanderan telah terindentifikasi.

Baca: Menhan Tahu Siapa Aktor di Balik Pelaku Penyanderaan 1.300 Warga Papua

Pihak kepolisian menurutnya telah mencari 21orang yang diduga berada di balik penyanderaan itu.

Sementara itu pemerintah pusat, daerah, ‎dan PT Freeport, menurut Kalla telah mengirimkan bantuan kepada korban.

Sebab diantara para korban terdapat karyawan PT Freeport.

"Jadi seperti anda juga lihat di televisi kan pemerintah lewat kepolisian atau apa memberikan bantuan," pungkasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jendral TNI Gatot Nurmantyo, menegaskan bahwa TNI tidak akan tinggal diam atas aksi penyanderaan yang dilakukan atas aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap sekitar 1.300 warga yang bermukim di sekitar Kimberly hingga Banti, Distrik Tembagapura, Jayapura.

Kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/11/2017), Panglima TNI menyebut pihaknya sampai saat ini masih melakukan pengintaian di lokasi penyanderaan, sembari berkordinasi dengan Polisi, yang selama ini menangani aksi-aksi oleh KKB di Papua.

"Kami akan melakukan tindakan, tapi prioritas utama adalah mengamankan masyarakatnya, dengan langkah-langkah yang 'soft' (red: lunak) bersama kepolisian, apabila langkah soft tidak bisa, maka kami akan melakukan langkah selanjutnya," katanya.

TNI masih terus berkordinasi dengan pihak Kepolisian yang bertanggungjawab terhadap penindakan KKB selama ini. Panglima TNI menyebut untuk penanganan penyanderaan ini, yang melakukan kordinasi adalah Pangdam Cendrawasih, Mayjend George Elnadus Supit, dan Kapolda Papua, Irjen Boy Rafli Amar.

"Karena itu dindikasikan OPM, akan dikordinasikan Pangdam (Papua) dan Kepolisian, semua bekerjasama secara teliti," katanya.

Berapa banyak personil yang disiapkan oleh TNI untuk mengantisipasi penyanderaan tersebut, Panglima TNI enggan menjelaskan.

Ia menganggap hal tersebut merupakan bagian dari informasi operasi, yang tidak bisa dipublikasikan.