Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fx Ismanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Gatot Nurmantyo segera memasuki masa pensiun. Kontestasi perebutan kursi pun langsung mengambil posisi. Belum terlihat nama-nama yang dijagokan memang, tetapi pergerakan Matra Laut dan Matra Udara sudah tampak. Desakan rotasi jabatan Panglima TNI dari TNI AD ke TNI AL atau TNI AU pun berbicara.

Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, rotasi matra perlu dilakukan agar menumbuhkan rasa kesetaraan dalam tubuh TNI. Sebab selama ini, jabatan Panglima TNI dikesankan seolah hanya milik TNI AD.

“Penerapan pola rotasi jabatan Panglima TNI sangat penting, bukan hanya karena telah diamanatkan UU, tetapi juga demi membangun soliditas antar matra dan profesionalitas TNI secara keseluruhan,” ujar Al Araf ketika dihubungi wartawan.

Apalagi, lanjut Al Araf, Indonesia tengah menghadapi ajang Pilkada Serentak 2018 di 17 Provinsi. Pergantian Panglima TNI jelang Pilkada ini diusulkan Al Araf, dapat dijadikan momentum membangun TNI yang profesional dan tidak berpolitik.

“Dalam dinamika politik jelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, dibutuhkan Panglima TNI yang mampu menjaga netralitas TNI, yang tidak berpolitik,” paparnya.

Pengamat Militer dan Intelijen Connie Rahakundini Bakrie juga membenarkan pentingnya rotasi jabatan Panglima TNI ke matra Laut maupun Udara. Menurutnya, merealisasikan rotasi matra jabatan Panglima TNI ke Angkatan Laut maupun Angkatan Udara sangat penting bagi agenda pemerintahan Jokowi – JK membangun Poros Maritim.

“Sudah tiga tahun Presiden Jokowi memerintah, namun pimpinan tertinggi Mabes TNI Panglima Gatot Nurmantyo menghilangkan momentum untuk memperkuat kapabilitas dan kapasitas pertahanan Indonesia,” tegas Connie.

Sebagai Panglima TNI, lanjutnya, Gatot Nurmantyo seharusnya bisa menghadirkan skema pertahanan yang visioner yang sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi mewujudkan Poros Maritim.

“Seharusnya visi Poros Maritim Dunia dapat melahirkan sebuah roadmap pertahanan yang outward looking dengan strategi pembangunan TNI AL pada konsep Green and Blue Water Navy dan diikuti dengan payung udara dari TNI AU, serta Rapid Troops dari TNI AD,” papar Connie.

Oleh karenanya, Connie berharap Presiden Jokowi dapat menyodorkan nama prajurit maupun perwira TNI dari Angkatan Laut ataupun Angkatan Udara ke DPR RI untuk menggantikan posisi Panglima TNI usai pensiun.

“Presiden Jokowi agar berani melakukan lompatan besar pada momentum pergantian Panglima TNI, sebagaimana yang dilakukan pada tubuh Polri. Indonesia membutuhkan pertahanan yang berorientasi pada Poros Maritim Dunia,” ujar Connie.

Ketika dikonfirmasi ke Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, ia menyatakan Presiden Jokowi belum memberikan nama-nama kepada DPR RI.

“Berdasarkan UU TNI Nomor 34 / 2004, pergantian Panglima TNI harus melalui persetujuan DPR. Sampai sekarang usulan nama dari Presiden belum masuk ke DPR. Nanti kalau masuk akan langsung kita proses sesuai ketentuan,” jelas TB Hasanuddin.

Sementara Al Araf meminta Presiden Jokowi sudah memberikan usulan nama pengganti Panglima TNI pada November dan Desember 2017 kepada DPR RI. Tujuannya, agar proses persetujuan di DPR RI tidak dilakukan dengan tergesa-gesa.

“Semakin cepat semakin baik, agar penentuan akhir tidak tergesa-gesa dan menghasilkan keputusan yang tidak tepat,” jelasnya. (**)