Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

357 Warga Berhasil Dibebaskan, Pangdam dan Kapolda Papua Sempat Diberondong Tembakan

Dalam evakuasi awal, pasukan gabungan berhasil mengamankan 344 warga yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kimbely.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Dewi Agustina
zoom-in 357 Warga Berhasil Dibebaskan, Pangdam dan Kapolda Papua Sempat Diberondong Tembakan
Kontributor Jayapura, Jhon Roy Purba
Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar, Asisten Operasional Kapolri Irjen Irawan, dan Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI George Enaldus Supit memimpin langsung Operasi Terpadu yang mengevakuasi warga yang diisolasi oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua.(Kontributor Jayapura, Jhon Roy Purba) 

"Kadang jatuhnya korban tidak bisa dihindari, namanya operasi penegakkan hukum. Operasi bersenjata lawan bersenjata itu rentan ada korban," katanya.

Sempat Ditembaki
Negosiasi dengan para penyandera warga Desa Binti dan Desa Kimbley, Tembagapura, Mimika, Papua, tidak berlangsung lancar menurut Pangdam Cendrawasih, Mayjen TNI George Elnadus Supit.

Saat dihubungi Tribun, ia menyebut setelah proses negosiasi menemui jalan buntu, akhirnya diputuskan untuk menggelar operasi pembebasan sandera, oleh aparat gabungan TNI - Polri.

"Negosiasi menemui jalan buntu, sehingga kita lakukan operasi penyelamatan," ujarnya.

Kepala Penerangan Kodam Cendrawasih, Kolonel Muhammad Aidi, saat dihubungi terpisah, menyebutkan bahwa pada pukul 13.45 WIT seluruh sandera yang berjumlah 335 orang, berhasil diselamatkan.

Saat rombongan Pangdam Cendrawasih dan Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar, meninggalkan lokasi penyanderaan usai para sandera dievakuasi, rombongan sempat ditembaki oleh anggota KKB dari kawasan perbuktian.

Baca: Teriakan Dadah Papa Iringi Proses Pemindahan Setya Novanto ke RSCM

Berita Rekomendasi

"Tertahannya Pangdam dan Kapolda karena pada saat evakuasi terjadi aksi tembakan," ujarnya.

Mediasi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan mediasi antara aparat Polri dan TNI dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) bukan hanya persoalan sepakat atau tidak.

Jika nantinya mediasi tersebut dapat direalisasikan, Komnas HAM mengatakan alasan gencatan harus dilakukan semua pihak adalah jaminan perlindungan warga sipil.

"Pertegas saja, yang paling penting di sini kami salah satunya adalah gencatan senjata itu sebagai prasyarat. Agar ada jaminan warga sipil itu dijaga rasa keamanannya dan kebutuhan pokok bisa tersalurkan dengan baik, konsentrasi kami di situ," ujar Komisioner Komnas HAM, Munafrizal Manan.

Menurut Munafrizal, hasil sebuah mediasi tidak hanya menemukan kesepakatan atau ketidaksepakatan.

"Tapi yang paling penting adalah masyarakat sipilnya ada rasa aman dan kebutuhan pokoknya tersalurkan dengan baik," kata Munafrizal. (fah/rek/wly)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas