TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎‎Peneliti senior LIPI, Syamsuddin Haris menilai dalam penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia masih menyisakan permasalahan.

Menurutnya, pelaksanana Pemilu baik Pilkada yang semakin bebas, demokratis dan bahkan langsung tidak kunjung menghasilkan pemerintahan yang efektif, sinergis, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Relatif rendahnya akuntabilitas para wakil rakyat dan pejabat publik yang dihasilkan pemilu-pemilu dan pilkada tercermin dari masih maraknya kasus korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Baik untuk kepentingan pribadi dan partai," kata Syamsuddin dalam sebuah diskusi di Hotel Century, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Baca: Fahri Pernah Ingatkan Novanto Dukungan Golkar ke Jokowi di Pilpres 2019 Terlalu Cepat

Baca: Disambut Blokade Satpol PP, Sutiyoso : Gubernur dan Wakilnya Keren

Syamsuddin menuturkan, intensitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang terlalu sering, berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi sebagai akibat kejenuhan publik.

Selain itu, kata Syamsuddin, skema penyelenggaraan Pemilu yang didahului ‎pileg sebelum Pilpres tidaklah sesuai dengan sistem presidensial.

Menurutnya, skema yang anomali tersebut berdampak pada mekanisme pilpres yang terpenjara oleh hasil pileg melalui ketentuan pemenuhan ambang batas pencalonan presiden.

"Singkatnya, pemilu-pemilu kita (Pileg, Pilpres dan Pilkada) belum dirancang untuk memperkuat skema demokrasi presidensial dan juga tidak didesain dalam rangka meningkatkan efektifitas dan sinergi pemerintahan hasil pemilu," tandasnya.‎