Setya Novanto Dikabarkan Ancam Golkar Jika Diberhentikan

Berita Ini Sudah Mengalami Ralat dari Judul Sebelumnya: "Setya Novanto Ancam Golkar Jika Diberhentikan"

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tersangka kasus e-KTP, Setya Novanto yang juga ketua umum partai Golkar, dikabarkan sempat mengancam partai berlambang Pohon Beringin itu, apabila dirinya diberhentikan dari jabatannya.

Seorang pengurus DPP Golkar yang enggan disebutkan namanya, membenarkan hal tersebut. Kata dia, ancaman yang akan dilakukan adalah membongkar aliran dana E-KTP yang masuk ke Golkar.

"Iya, itu hanya salah satu cara saja. Ada beberapa cara lain. Saya belum saatnya bicara. Ada waktunya nanti," kata dia di kantor DPP Golkar.

Baca: Bau Belerang Tercium Bersamaan Hujan Abu di Sejumlah Tempat di Bali

Ia mengaku, Novanto masih tetap menginginkan posisi sebagai ketua umum Golkar meski sudah menjadi tahanan KPK. Novanto beralasan masih ada langkah hukum yang memungkinkan dirinya bebas dari tahanan.

"Iya mungkin dia optimis akan menang di praperadilan besok. Jadi, dia masih ingin menjabat sebagai ketua umum," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Golkar, Zainudin Amali membantah informasi tersebut. Jelas dia, tidak ada aksi ancam mengancam dari Novanto kepada Golkar.

"Tidak, tidak ada itu. Informasi itu tidak benar," tegas dia.

Dia menjelaskan pesan Novanto kepada Golkar, yakni agar partai tetap berjalan secara baik dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Serta tidak perlu membuat kegaduhan.

"Pesannya, agar Golkar bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jangan gaduh. Ya yang begitu. Tidak ada ancaman," tukasnya.

Gebrak Meja

Setidaknya terdengar hingga delapan kali suara gebrakan meja saat rapat pleno partai Golkar berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Dalam rapat yang berlangsung tertutup itu, tidak terlihat siapa saja yang menggebrak meja ketika diskusi berjalan. Suara gebrakan terdengar hingga ke depan ruang rapat, disambar dengan suara teriakan dari pengurus DPP Golkar.

Kata dia, forum harus menjawab apakah Setya Novanto masih menjadi ketua umum Golkar yang sah atau tidak?