TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Mayoritas masyarakat Indonesia yang disurvei oleh Poltracking, mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Melalui survei yang digelar 8-15 November lalu di 34 provinsi melalui stratified random sampling, 57,1 persen dari 2400 responden, mengaku cukup puas dengan kinerja pemerintah saat ini.

Dalam survei yang dipaparkan di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017), 10,8 responden mengaku sangat puas.

Sementara yang mengaku tidak puas hanya 19,7 persen, yang mengaku sangat tidak puas hanya 2,6 persen.

Sisanya sebanyak 9,8 persen mengaku tidak tahu dan tidak menjawab.

Baca: Ini 9 Makanan yang Tak Pernah Disantap Ratu Elizabeth II

Keunggulan dari pemerintahan saat ini antara lain di bidang pendidikan, dengan 6,2 persen mengaku cukup puas, dan 5,9 persen mengaku sangat puas.

Responden yang kurang puas hanya 22,1 persen, dan yang merasa sangat tidak puas hanya 2,5 persen. Sisanya 7,5 persen mengaku tidak tahu dan tidak menjawab.

Bidang kesehatan juga menjadi bidang yang dianggap baik oleh mayoritas responden.

Sebanyak 62,1 persen responden mengaku cukup puas, dan 5,2 persen mengaku sangat puas.

Baca: Survei Poltracking, Muncul Nama Budi Gunawan Kandidat Pendamping Jokowi di Pilpres 2019

Responden yang mengaku kurang puas hanya sebanyak 23,4 persen, dan yang mengaku sangat tidak puas hanya 2,7 persen. Sementara sisanya mengaku tidak tahu dan tidak menjawab.

Kinerja pemerintah yang oleh setengah responden dianggap buruk, adalah bidang ekonomi.

Sebanyak 41,0 persen responden, mengaku kurang puas dengan kinerja pemerintah di bidang tersebut, dan 5,5 persen mengaku sangat tidak puas.

Sementara yang mengaku cukup puas, hanya 43,1 persen, dan 3,4 persen mengaku sangat puas.

Sisanya mengaku tidak tahu dan tidak menjawab.

Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, dalam acara pe,aparan tersebut, mengaku tidak heran jika mayoritas masyarakat puas atas kinerja Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Pasalnya pemerintah saat ini, punya kekuasaan untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang membantu masyarakat, dan berpengaruh pada elektabilitas mereka.

"Kita lihat di struktur APBN, lebih dari 100 Triliun (rupiah) anggaran digunakan untuk dana desa, saya kira itu anggaran amat besar, bisa saja di kampanyekan Jokowi yang menjalankan, sehingga nilai positif Jokowi di desa naik," katanya.

Selain itu program untuk keluarga pra sejahtera, yang oleh pemerintahan ditargetkan menyasar 14 juta keluarga, juga sangat mempengaruhi presepsi massyarakat.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sangat membantu pendidikan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, juga memberikan dampak serupa.

Namun untuk bidang ekonomi secara keseluruhan, hal itu tidak bisa dipungkiri.

Pemerintah menurutnya sudah berupaya banyak dalam mendongkrak penerimaan negara.

Tetapi, kenyataannya anggaran negara masih saja bermasalah, dan pemerintah terus berhutang ke luar negeri, yang jumlahnya kini mencapai lebih dari Rp 3000 triliun.

"Hutang kita sekarang hampir sama dengan APBN," katanya.