Uji Kelayakan Calon Tunggal Hakim MK Timbulkan Kecurigaan

Ketiga, larangan jaksa mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan berkekuatan hukum tetap.
Keempat, mantan terpidana (korupsi) dapat mengikuti Pilkada di Aceh.

Kelima, penghapusan pidana permufakatan jahat dalam perkara korupsi.

"Selain itu fungsi pengawasan di internal MK di era Arief juga buruk, hal ini ditandai oleh OTT KPK pada tahun 2017 yang menangkap Patrialis Akbar, Hakim MK karena diduga terima suap oleh pihak yang terkait dengan permohonan uji materi UU di MK," tuturnya.

"Selaku Ketua MK, kata Emerson, Hakim Arief pada tahun 2017 pernah dilaporkan Koalisi ke Dewan Etik MK karena tidak mematuhi kewajibannya melaporkan harta kekayaannya.

"Pelaporan hanya ketika menjadi Wakil Ketua MK, namun saat menjadi Ketua MK tidak melaporkan kekayaan atau memperbarui kekayaan," imbuhnya.