TRIBUNNEWS.COM, YOGYAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Dr Sindawa Tarang menyatakan, pihaknya akan menganugerahkan gelar “Bapak Pembangunan Desa” atau “Bapak Otonomi Desa” kepada Presiden Joko Widodo.

“Ini sebagai refleksi tiga tahun desa membangun Indonesia, setelah disahkannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada Presiden Jokowi, kami akan anugerahkan gelar kepada beliau sebagai ‘Bapak Pembangunan Desa’ atau ‘Bapak Otonomi Desa’,” ungkap Bung ST, sapaan akrab Sindawa Tarang, dalam acara bertajuk ”Refleksi 3 Tahun Desa Membangun Indonesia”, di Kampung Mataraman, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, seperti rilis yang diterima redaksi, Senin (27/11/2017).

Acara yang dihadiri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dan ribuan pengurus Apdesi dari seluruh Indonesia ini berlangsung sejak Minggu (26/11/2017) dan akan berakhir, Selasa (28/11/2017).

Kegiatan ini diikuti 4.000 kepala desa yang terdiri dari 1.000 perwakilan kades dari berbagai daerah di Indonesia dan 3.000 perwakilan kades dari wilayah Jawa Tengah dan DIY. Acara ini juga dimaksudkan sebagai evaluasi pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa.

Baca: Cegah Penyelewengan Dana Desa, Apdesi Desak Pemerintah Diklat Kepala Desa

Gelar tersebut, jelas Bung ST, layak diterima mantan Walikota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta itu, karena telah berhasil mengimplementasikan amanat UU No 6/2014 tentang Desa, sehingga desa-desa di seluruh Indonesia benar-benar otonom dan bisa membangun dengan leluasa serta hasilnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.

“Terutama alokasi dana desa di APBN yang setiap tahun meningkat,” jelas Bung ST.

Indonesia memiliki 74.954 desa yang menjadi sasaran dana desa. Tahun 2015, pemerintah menggelontorkan Rp 20,76 triliun untuk dana desa, tahun 2016 meningkat menjadi Rp 45,98 triliun, tahun 2017 meningkat menjadi Rp 60 triliun, dan tahun 2018 diupayakan meningkat lagi menjadi Rp 120 triliun.

Tahun ini rata-rata desa mendapat Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk. Sementara jika tahun depan dinaikkan menjadi Rp 120 triliun maka setiap desa bisa mendapat Rp 1,6 miliar.

“Kita apresiasi kebijakan Presiden Jokowi memperbaiki desain perencanaan dana desa untuk tahun 2018, sehingga pengerjaan proyek yang menggunakan dana desa tidak diserahkan kepada pihak ketiga, harus dilakukan sendiri alias swakelola yang melibatkan penduduk setempat, sehingga akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran,” papar doktor hukum yang juga mantan kepala desa di Sulawesi Selatan ini.

“Kita juga apresiasi dan bangga atas perhatian besar Menteri Desa dan jajarannya yang selalu aktif turun memberikan bimbingan dan monitoring atas pelaksanaan pembangunan desa agar tepat sasaran. Beliau luar biasa,” puji Bung ST.

Menurutnya, keberadaan UU Desa sangat bermakna bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia. Implementasi UU Desa yang telah memasuki tahun ketiga, katanya, harus menjadi titik tolak bagi upaya yang lebih serius demi mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan kesejahteraan warga desa.

“UU Desa telah memberikan kesempatan bagi desa untuk lebih berdaya dengan adanya pengakuan terhadap eksistensi desa dan kewajiban negara untuk mengalokasikan dana desa. Salah satunya diimplementasikan dengan pengalokasian dana desa yang terus meningkat dari tahun ke tahun oleh Presiden Jokowi dan DPR RI,” paparnya.

Desa, lanjut Bung ST, memiliki tiga komoditas strategis yang mampu mempengaruhi dinamika nasional maupun global. Ketiga komoditas itu ialah air bersih, udara bersih, dan pangan sehat.