TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bakal segera memasuki masa pensiun pada Maret 2018.

Presiden Joko Widodo pun diminta segera menyerahkan nama pengganti Gatot, untuk menjalani uji kelayakan kepada Komisi I DPR RI.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira mengatakan, Presiden Jokowi harus sejumlah pertimbangan untuk memilih calon Panglima TNI baru.

Menurutnya, harus dilihat aspek eksternal dan internal.

Dari aspek internal yakni organisasi internal lembaga TNI, sementara aspek eksternal yakni melihat ancaman dan prioritas pembangunan pertahanan ke depan.

"Nah TNI itu AL, AD, dan AU dengan jumlah personel dan angkatan yang alutsistanya yang harus dikendalikan seorang panglima. Kemudian yang kedua, aspek eksternal yang menyangkut ancaman dan prioritas pembangunan posisi pertahanan kita," kata Andreas kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan,Jakarta, Senin (27/11/2017).

Baca: Polri Awasi Ketat Penggunaan Medsos Jelang Pilkada Serentak

Andreas mengatakan, Presiden Jokowi juga perlu mempertahankan tradisi pergantian Panglima TNI dari 3 matra secara bergiliran.

Tradisi rotasi antar matra itu telah berjalan sejak era kepemimpinan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid.

"Saya juga melihat perlu satu hal yang dijadikan tradisi di dalam perngantian Panglima itu supaya apa yang sudah dimulai Pak Gus Dur dulu ada semacam rotasi antar angkatan itu sebaiknya dipertahankan," katanya.

Lebih lanjut Andreas hanya berharap, Panglima TNI yang baru merupakan sosok yang profesional.

Sementara saat ditanya soal kinerja Gatot selama menjabat, Andreas menilai, jenderal bintang empat TNI AD itu telah menjalankan tugas dengan baik.

"Pak Gatot juga di dalam kapasitas dia menjalankan tugas seorang Panglima dia kan tiap orang dengan karakter dan kepribadian masing-masing," katanya.