TRIBUNNEWS.COM, GORONTALO – Salah satu target pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yakni yakni mewujudkan swasembada pangan. Melalui Kementerian Pertanian (Kementan), lembaga negara lain, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan lainnya, ambil bagian dalam mencapai target tersebut.

Pada 2016 program pemerintah berjalan dengan baik berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (Kementan) tingkat kesejahteraan petani membaik.

Hal ini tercermin dari meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) yaitu NTP tahun 2016 mencapai 101,65 meningkat 0,06 persen dibandingkan NTP 2015 yang sebesar 101,59 dan NTUP rata-rata nasional tahun 2016 mencapai 109,86 atau naik 2,3% dibandingkan 2015, posisi ini tertinggi dalam tiga tahun terakhir.

Baca: Moeldoko: Industri Kelapa Pasti Bangkit Kembali

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Moeldoko mengatakan HKTI berupaya membantu pemerintah untuk terus mensejahterakan petani Indonesia pada tahun-tahun ke depan.

Beberapa hal yang sudah dilakukan yakni pertama memperbaiki tanah dengan cara memuliakan tanah yang akan digunakan untuk pertanian.

“Para petani kami arahkan untuk tidak menggunakan pupuk non organik lagi. Beberapa daerah yang tanahnya rusak kami perbaiki agar lebih produktif lagi,” kata Moeldoko, dalam Temu Nasional Pemerhati Kelapa di Gorontalo, Senin (27/11/2017).

Kedua, sambung Moeldoko, meningkatkan produktifitas pertanian nasional dengan cara petani harus berkepastian melalui teknologi.

Para petani yang menggarap lahannya harus meninggalkan cara tradisional yang kurang efektif karena ada hasil panen hilang 10 persen per hektarnya.

“Kami tidak mengenal kata semoga dari 5 ton menjadi 9 ton. Kami sudah membuktikannya dengan cara melakukan penelitian dan pengembangan teknologi,” ujarnya.

Terakhir, mantan Panglima TNI tersebut menyampaikan bertani harus sehat. Awal dari bertani sehat yakni bertani harus menggunakan material organik, namun karena teknologi bertani secara organik belum mumpuni dan terlalu mahal maka kami menggantinya menjadi bertani sehat.

“Semua bisa diaplikasikan pada bidang pertanian apapun dan sudah ada buktinya. Petani hidupnya dari sini sehingga semuanya harus hidup dan menghidupi,” jelasnya.

Selain ketiga hal tersebut, Moeldoko juga ingin menghilangkan penyakit latah petani di Indonesia.

Saat ini para petani Indonesia hanya mau menanam komoditas yang berharga mahal saja, namun saat komoditas tersebut pasokannya berlimpah dan harga jual jatuh petani malah menyalahkan pemerintah.

“Misalnya harga cabai lagi mahal ikut-ikutan tanam cabai. Tadinya tanam cengkeh malah dipotong dan diganti cabai. Apa salahnya dengan cengkeh, padahal itu komoditas jangka panjang,” ungkapnya.

Lebih jauh, Moeldoko menegaskan HKTI merupakan sebuah institusi yang menjembatani pemerintah dengan petani.

Semua kebijakan pemerintah yang merugikan petani kami sikapi dengan kritisi, namun kebijakan pemerintah yang menguntungkan petani kami support.

“Saat memutuskan terjun ke petani saya berkomitmen bertani tidak hanya bertani sebagai petani. Saya ingin mengubah mindset dan metode petani Indonesia,” ungkapnya.