Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dinilai ikut bertanjung jawab menjaga suara Partai Golkar agar tidak terus turun.

Khusunya setelah Ketua DPR Setya Novanto terjerat kasus hukum dugaan korupsi e-KTP.

Baca: Ketika Setya Novanto Curhat Soal Obat dan Makanan Di Tahanan KPK

Plt Ketua Umum Golkar Idrus Marham mengatakan, pertemuan dengan presiden beberapa waktu lalu karena Golkar saat ini menjadi bagian dari partai yang mendukung pemerintah dan akan mengusung Jokowi untuk maju kembali dalam Pilpres mendatang.

"Partai Golkar berkomitmen mendukung Pak Jokowi ke Pemilihan Presiden 2019," tutur Idrus di Jakarta, Jumat (1/12/2017).

Baca: Tim Sukses Airlangga Janjikan Rehabilitasi Kader Golkar yang Dipecat Saat Era Setya Novanto

Menurut Idrus, saat Pilpres 2017 Jokowi tanpa Golkar mendapatkan suara sebesar 53 persen, maka pada 2019 setelah diusung Golkar diharapkan dapat meraih kemenangan minimal 65 persen.

"Golkar telah mendukung pemerintahannya maupun capresnya, makanya Pak Jokowi juga memiliki tanggung jawab supaya Golkar tidak semakin kecil perolehan suara 2019," ujar Idrus.

Baca: Terkait Calon Ketua Umum Golkar, Ini Alasan Istana Condong Dukung Airlangga Hartarto

‎Sementara terkait Airlangga Hartanto yang saat ini menjabat Menteri Perindustrian dan diusung menjadi pengganti Novanto untuk menjadi Ketua Umum Golkar, kata Idrus, tidak perlu dirisaukan karena jika nantinya maju presiden mengizinkan Airlangga melepas jabatannya.

"Saya kira enggak ada masalah, semua itu pak Jokowi izinkan dalam posisi Airlangga saat ini sebagai menteri," ucap Idrus.