TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menegaskan, kurikulum pendidikan nasional, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), harus segera dibangun dan dibenahi. Kurikulum SMK harus mengikuti perkembangan zaman, dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri.

“Di SMK perlu perombakan besar karena guru di SMK kita 80 persen itu guru normatif, seperti guru PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), Bahasa Indonesia, dan Agama. Harus skill yang diutamakan, latih anak kita untuk memperkuat skill mereka,” kata Jokowi saat membuka Kompas 100 CEO Forum di Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Pelajaran-pelajaran ini (PPkn, Bahasa Indonesia, dan agama) bukannya tidak perlu, tapi persentasenya tidak harus sebanyak Sekolah Menengah Umum. Semestinya, guru-gurunya mampu mengembangkan keterampilan siswanya, sesuai bidangnya masing-masing.

Jika ada yang suka animasi, dibimbing dan diapresiasikan, misalnya dengan memberikan sertifikat yang berlaku digunakan ketika mereka akan terjun ke dunia kerja.

Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya pelajaran di luar kelas atau di lapangan.

“Jajaran pendidikan hingga universitas harusnya 50 persen lebih belajar di luar sekolah karena perubahan di luar sekolah, di lapangan, perusahaan, mencari pengalaman di luar, sangat penting sekali bagi anak-anak,” ungkapnya.

Pengajaran yang berbasis pada tantangan ini sangat penting sekali karena cepatnya perubahan terjadi. Makanya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya anak-anak dihadapkan pada tantangan yang bukan rutinitas.

Ketua Umum KADIN Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, juga menyampaikan poin yang sama, terkait perbaikan kurikulum SMK ini. Ia menjelaskan bahwa Indonesia tidak akan bisa mempunyai pertumbukan yang berkualitas juga manusianya tidak ikut ditumbuhkan.

Pertumbuhan manusia ini bisa diraih dengan cara meningkatkan pendidikan yang bisa diwujudkan dengan pembangunan vokasi. Hal ini tentunya harus sejalan dengan kebutuhan industri akan tenaga kerja siap pakai.

Membantu mempersiapkan siswa dengan skill yang dibutuhkan.

“Karena tenga kerja kita ini perlu diangkat, dengan melakukan training vokasi, ini paling tidak mengurangi miss match antara kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja. Dari wirausaha dan industri selalu melihat, kita ini memerlukan tenaga kerja yang siap pakai yang dicapai melalui vokasi,” ungkapnya.