TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penunjukkan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI dinilai wajar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI yang diajukan kepada DPR RI.

Menurut pengamat intelijen dan militer Ridlwan Habib, rotasi kepemimpinan TNI dari matra udara juga sudah sesuai dengan asas profesionalitas TNI.

"Presiden pasti sudah punya pertimbangan yang matang. Misalnya dari sisi usia jabatan dan kepemimpinan, " ujar Ridlwan Habib kepada Tribunnews.com, di Jakarta, Senin (4/12/2017).

Hadi dinilai sanggup melakukan pengendalian di level prajurit lintas angkatan.

"Rekam jejak pak Hadi tentara profesional yang nyaris tidak ada kontroversi, clear, " kata alumni S2 Kajian Intelijen UI tersebut.

Baca: Pimpinan DPR Akan Dengarkan Laporan Kunjungan MKD ke Novanto

Lebih lanjut Ridlwan menegaskan, yang paling utama bagi Panglima TNI yang baru adalah menjamin netralitas seluruh jajaran TNI dalam politik.

Apalagi mulai tahun depan hingga 2019, dia ingatkan, Indonesia akan melangsungkan pesta demokrasi di Pilkada Serentak dan Pemilu Presiden.

"Kita akan memasuki tahun politik, pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019. Netralitas harus dijaga benar, " kata Ridlwan.

Lalu, kata dia, Panglima TNI juga harus lebih memperkuat pertahanan kawasan dan alutsista TNI secara proporsional.

"Ada rencana strategis penguatan TNI, itu yang harus jadi prioritas utama, " katanya.

Ridlwan meyakini Hadi Tjahjanto akan mudah diterima dalam fit and proper test di DPR RI.

Selain karena rekam jejaknya bagus, Hadi juga dinilai mempunyai kemampuan komunikasi yang baik.