TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyerahkan 10.000 sertifikat tanah kepada warga se-Kabupaten Bandung oleh di Dome Bale Rame, Soreang, Kabupaten Bandung, pada Senin (4/12/2017).

Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan kepada para pemilik sertifikat yang akan mengagunkan sertifikatnya ke bank untuk berhati-hati dan melakukan perhitungan yang teliti.

"Saya ingatkan supaya dihitung dulu, dikalkulasi dulu, bisa nyicil enggak?” tanya Presiden.

Baca: Ini Harta Kekayaan Marsekal Hadi Tjahjanto, Calon Panglima TNI yang Diajukan Presiden Jokowi

Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar sertifikat yang telah dimiliki untuk dijaga dengan baik sehingga apabila rusak atau hilang akan mudah mengurusnya.

"Tolong sampai rumah nanti sertifikatnya jangan lupa diberi plastik supaya tidak cepat rusak. Juga di fotokopi supaya gampang ngurus-nya di BPN kalau hilang,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan kembali bahwa sertifikat tanah memang menjadi salah satu perhatian utama pemerintah akibat banyaknya sengketa lahan di Tanah Air yang disebabkan tidak dimilikinya sertifikat.

“Kalau sudah pegang sertifikat tidak akan ada lagi yang tunjuk-tunjuk itu sertifikat saya. Namanya jelas dan buktinya ada,” ujar Presiden.

Baca: Jokowi Pilih Kursi Kayu Dibanding Sofa Saat Makan di Restoran Ini, Begini Ceritanya

Oleh karenanya pemerintah akan terus meningkatkan penerbitan sertifikat setiap tahunnya, mulai dari 5 juta sertifikat tahun 2017, meningkat menjadi 7 juta sertifikat tahun 2018, dan 9 juta sertifikat pada tahun 2019 mendatang.

“Kantor BPN sekarang kerja terus sampai malam karena rakyat memang harus dilayani terus,” tutur Kepala Negara.

Di Kabupaten Bandung terdapat 1,6 juta bidang tanah namun saat ini baru 400 ribu bidang tanah yang bersertifikat.

“Masih 1,2 juta yang belum bersertifikat. Tahun 2025 di sini harus rampung semuanya,” ucap Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.