TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI diminta segera memproses uji kelayakan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

Hal tersebut agar muncul kepastian di lingkungan TNI.

"Sebab secara psikis bisa menimbulkan dualisme kepemimpinan. Meski secara hierarki garis komando tetap di tangan Panglima TNI terdahulu, namun jajaran di bawahnya tentu akan menyesuaikan dengan irama yang baru," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy dalam keterangan tertulis, Selasa (5/12/2017).

Baca: Sahabat Karib Ceritakan Sosok Hadi Tjahjanto Selama di Barak

Baca: Calon Panglima TNI dan Mimpi Sahabat Karib Hadi Tjahjanto

Selain itu, saat ini menjelang tahun kontestasi politik.

Sehingga, pria yang akrab disapa Romi berharap Komisi I DPR segera memrosesnya sebelum memasuki masa reses pada 15 Desember mendatang.

"Bila DPR sudah memroses, maka Presiden Joko Widodo bisa setiap saat melantik Panglima TNI yang baru. Hal itu sekaligus menghindarkan diri dari ketidakpastian," ujarnya.

Romi menilai, tidak baik jika nama yang sudah disodorkan oleh Presiden, tidak segera diproses dan dibiarkan berlarut.

Dia memprediksi Jokowi akan memberikan penghargaan kepada Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, berupa penugasan di tempat lain.

"Pak Gatot seorang tentara profesional dan mampu mengembalikan marwah TNI. Untuk itu, kita semua harus mengapresiasi ketegasan Pak Gatot selama memimpin TNI," katanya.

Dalam kesempatan itu, dia mengingatkan agar Panglima TNI menjaga prinsip Sapta Marga dan netralitas. Selain itu, TNI harus mampu menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik nasional.

"Apalagi, Pak Hadi akan menjadi Panglima TNI saat negara ini sedang mempersiapkan diri menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif/Presiden 2019. Sehingga, TNI harus tetap profesional dan bisa menunjukkan netralitasnya," tegas Romi.

Regenerasi