TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami informasi penerimaan uang terhadap Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan dalam suap proyek pengadaan jalan di Kementerian PUPR.

“Info-info penting yang muncul di persidangan, menjadi fakta persidangan, pastinya tidak akan diabaikan,” ucap Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Selasa (5/12/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Guna mendalami informasi tersebut, lanjut Priharsa, penyidik KPK berencana mendalaminya langsung terhadap Rudi dengan menyiapkan agenda pemeriksaan bagi politikus PDI Perjuangan tersebut.

Baca: Digelar Besok, Ini Mekanisme Fit and Proper Test Marsekal Hadi Tjahjanto di DPR

“Jadi Semua informasi yang muncul di sidang akan dianalisis,” tambahnya.

Diketahui dalam persidangan terdakwa Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary terungkap penerimaan uang terhadap Rudi Erawan sebesar Rp 6,1 miliar.

Oleh tangan kanan Amran, Irman Djumadil, Rudi Erawan disebut telah menerima uang dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

Penerimaan uang itu langsung diberikan oleh Irman kepada politikus PDI Perjuangan tersebut di sebuah tempat spa.

“Saya menyerahkan (uang) di Delta Spa Pondok Indah. Saya belum pernah pergi ke sana, saya justru tahu dari Pak Rudi. Saya janjian sama Pak Rudi di sana," terang Imran di Pengadilan Tipikor, Senin (13/2/2017) silam.

Baca: Bahas Proyek Reklamasi, Alumni ITB Bertemu Anies Baswedan

Masih menurut Irman, pada saat di Delta Spa dirinya memberikan uang kepada Rudi sebesar Rp 3 miliar. Selain itu, Rudi juga disebut menerima Rp 2,6 miliar, Rp 500 juta, dan Rp 200 juta.

Penerimaan uang terhadap Rudi atas permintaan Rudi sendiri.

Rudi meminta kepada Amran untuk membantunya memberikan dana kampanye.

Amran pun kemudian meminta bantuan kepada Abdul Khoir atas atensi Rudi tersebut.