TRIBUNNEWS.COM, SOLO - Sesuai dengan komitmen Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, MH bahwa penanggulangan terorisme harus dilakukan dari hulu sampai hilir, BNPT mewujudkan dengan terjalinnya sinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta. Sinergi itu berupa pencarian role model pengentasan kemiskinan dalam rangka pencegahan terorisme berupa pemberian bantuan dana pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

 Penyerahan bantuan RTLH itu dilakukan oleh Kepala Biro Perencanan, Hukum, dan Humas BNPT, Bangbang Surono, AK, MM kepada Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo di Loji Gandrung, Solo, Rabu (6//12/2017). Secara simbolis bantuan itu langsung diserahkan walikota ke perwakilan kepala desa yang banyak terdapat rumah tidak layak huni yaitu Kades Joyokatan. Penyerahan itu dilakukan pada pembukaan sarasehan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Untuk Membawa Indonesia Yang Damai, Maju, dan Beradab yang digelar di tempat yang sama.

“Penanggulangan terorisme bukan tanggungjawab pemerintah saja, tapi tanggungjawab seluruh bangsa. Karena itu seluruh komponen bangsa wajib kerjasama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai sekaligus melawan aksi-aksi kekerasan yang ingin memecah belah bangsa. Hari ini kita wujudkan itu dengan bersinergi dengan Pemkot Surakarta dengan memberikan bantuan untuk RTLH sebagai wujud nyata penanganan terorisme dari sektor hulu,” kata Bangbang Surono mewakili Kepala BNPT.

Menurut Bangbang, terorisme merupakan ancaman nyata bagi rakyat Indonesia. BNPT selama ini telah menjalankan upaya penanggulangan secara maksimal, baik pencegahan maupun penindakan. Tapi dengan adanya dukungan dari kementerian dan lembaga serta masyarakat, sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan upaya tersebut. Dan tindakan melawan terorisme itu akan lebihi efektif bila Pemerintah Daerah (Pemda) atau Pemerintah Kota (Pemkot) bisa terlibat aktif.

“Kami berharap langkah BNPT dengan Pemkot Surakarta ini nantinya bisa jadi role model dan akan menjadi rencana aksi nyata dalam pencegahan terorisme dengan mengurangi beban masyarakat rentan miskin. Ini nantinya akan kami kembangkan ke daerah-daerah lain,” jelas Bangbang Surono.

Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo mengungkapkan bahwa sinergi dengan BNPT ini adalah langkah awal dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ketimpangan di Surakarta, khususnya dalam rangka penanggulangan terorisme. Menurutnya, kegiatan seperti ini memang harus dilakukan karena terorisme itu tidak hanya didasari faktor ideologi saja, tapi juga dilandasi masalah ekonomi.

“Kami pasti siap mendukung program-program seperti yang dilakukan BNPT ini. Seperti pembangunan RTLH ini. Bila masyarakat terjaga kesejahteraannya, tentu mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan intrik dan rayuan radikalisme,” ungkap Rudy.

Selama ini, lanjut walikota, Pemkot Surakarta telah memiliki program dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial dengan misi mewujudkan masyarakat yang waras pergaulan, waras perilaku, dan waras bicara. Ketiga misi itu pokok kebijakannya dibidang kesejahteraan. Ia berharap, sinergi BNPT dan Pemkot Surakarta ini benar-benar bisa dijadikan role model di daerah lain.

“Di Indonesia, khususnya di Solo, ada tiga kategori kemiskinan yaitu sangat miskin, miskin dan rentan miskin. Yang rentan miskin inilah yang harus kita sentuh, karena yang miskin dan sangat miskin sudah disentuh negara,” kata FX Hadi Rudyatmo.

Sementara itu, pada acara sarasehan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Untuk Membawa Indonesia Yang Damai, Maju, dan Beradab tampil menjadi pembicara adalah Direktur Deradikalisasi BNPT, Prof. Dr. Irfan Idris, MA dan Kepala Kesbangpol dan Linmas Surakarta, Drs. Tamso, MM.