Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kontroversi Penjualan BUMN, Apa Kata Fraksi PKS?

Fraksi PKS DPR RI kembali menggelar Diskusi Publik, kali ini dengan tema 'Jangan Jual BUMN', Rabu (6/12/2017) di Komplek DPR Senayan, Jakarta.

Kontroversi Penjualan BUMN, Apa Kata Fraksi PKS?
Tribunnews.com/ Wahyu Aji
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PKS DPR RI kembali menggelar Diskusi Publik, kali ini dengan tema 'Jangan Jual BUMN', Rabu (6/12/2017) di Komplek DPR Senayan, Jakarta.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah pembicara kompeten, antara lain Adang Daradjatun (Anggota Komisi VI), Fajar Harry Sampurno (Deputi Meneg BUMN), Marwan Batubara (Direktur Eksekutif IRES), Budi Gunadi Sadikin (Dirut PT Inalum) dan Arie Prabowo Ariotedjo (Dirut PT Antam).

Menurut Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, diskusi ini dimaksudkan untuk membedah dan membahas tren kebijakan pemerintah terhadap BUMN antara lain menyangkut holding sejumlah BUMN, sekuritisasi aset, bahkan penjualan saham dan aset BUMN yang menimbulkan polemik dan kritisi masyarakat luas.

Baca: Hendardi Nilai Marsekal Hadi Dapat Tinjau Ulang Mutasi Jabatan yang Dilakukan Jenderal Gatot

"Ini adalah bagian dari pelaksanaan tugas konstitusional pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, apalagi kebijakan menyangkut holding, sekuritisasi, penjualan saham dan aset BUMN ini menimbulkan polemik dan mendapatkan kritisi dari masyarakat luas serta berdampak terhadap penguasaan aset strategis negara," ujar Jazuli, melalui keterangan tertulis, Rabu (6/12/2017).

Melalui forum diskusi, kata Jazuli, Fraksi PKS mengundang pihak-pihak yang berkompeten baik dari pihak pemerintah, BUMN, dan pengamat ini, dengan tujuan ingin membedah permasalahan ini secara transparan agar publik bisa secara objektif menilai.

Pun, terang Jazuli, pemerintah dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambilnya ke depan.

Diskusi ini, kata Jazuli, adalah bagian dari fasilitasi agar pemerintah dan BUMN dapat menjelaskan kepada publik sehingga setiap kebijakan atas perusahaan pelat merah ini akuntabel dan tidak terkesan ada yang ditutup-tutupi.

Baca: Jaksa KPK Bawa Satu Troli Berkas Perkara Novanto ke Pengadilan Tipikor, Ini Penampakannya

"Jangan sampai negara dan rakyat dirugikan nantinya akibat kebijakan ini," imbuhnya.

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Ferdinand Waskita
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas