TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Legislator Partai Golkar diminta aktif mendorong tata kelola keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Hal ini bertujuan supaya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) alokasinya berorientasi pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Selain sebagai unsur pemerintahan daerahh. DPRD merupakan lembaga yang berwenang membawa aspirasi kepentingan rakyat. Karena itu legislator memiliki tanggungjawab agar anggaran negara memiliki dampak terhadap pembangunan," ujar Ketua DPP Partai Golkar, Darul Sisca dalam Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar 2017, di Hotel Merlynn Park, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/17).

Baca: Komisi I DPR Setuju Pemberhentian Gatot Nurmantyo Sebagai Panglima TNI

Maka, kata Darul , penting agar DPRD dilibatkan sejak awal dalam perencanaan anggaran agar dapat memudahkan dalam pengawasannya.

Sementara itu, Plt Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menambahkan, hal terpenting yang perlu dipahami bahwa setiap pengeluaran harus dipastikan dengan benar dasar hukumnya.

"Satu rupiah pun, harus bisa dipertanggung-jawabkan penggunaanya. Karena APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Ini penting supaya tidak ada persoalan hukum dikemudian hari yang justru dapat mempersulit Anggota DPRD," ujar Syarifuddin.

Baca: Forum DPD I Golkar Minta Munaslub Digelar 16-17 Desember

Ditambahkan Syarifuddin, terkait dengan anggaran yang muncul diluar perencanaan, harus dipastikan betul syarat-syarat yang melatarbelakangi.

"Dana yang muncul diluar yang direncanakan, memang diperbolehkan Tetapi, itu harus ada prasyarat yang memenuhinya. Misalnya, dana yang harus dikeluarkan segera untuk keperluan yang sifatnya darurat dan mendesak, sebagai contoh misalnya adanya bencana alam," pungkasnya.