TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mencermati kebijakan Amerika Serikat (AS) memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Presiden AS Donald Trump dikhabarkan akan menyampaikan pidato untuk memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Jerusalem pada hari Rabu siang waktu Washington DC.

Menurut Hikmahanto, banyak pihak termasuk pemimpin dunia mengkhawatirkan kebijakan AS tersebut.

Kebijakan AS ini bila diambil, dia menilai, selain akan membuat instabilitas keamanan di Timur Tengah dan proses perdamaian Palestina dan Israel tentu akan menjadi keprihatinan dunia.

"Salah satu konsekuensi yang harus dipikirkan oleh pemerintah AS adalah keamanan dan keselamatan warga dan badan hukum AS di berbagai belahan dunia terutama di Timur Tengah dan negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim," ujarnya kepada Tribunnews.com, Rabu (6/12/2017).

Baca: Zumi Zola Tanggapi Santai Soal KPK Temukan Bukti Suap di Kantornya

Ini karena masyarakat setempat bisa saja menunjukkan ketidak-setujuannya dengan cara-cara mereka sendiri. Hal-hal yang berbau AS akan menjadi target kemarahan.

Disinilah tegas dia, pemerintah berbagai negara termasuk Indonesia harus meningkatkan kewaspadaannya.

Pemerintah negara sahabat tentu mempunyai kewajiban untuk memastikan agar hal-hal yang berbau AS tetap dijaga.

Namun karena banyaknya warga dan aset mungkin ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah manapun.

Selain itu masyarakat berbagai negara termasuk Imdonesia harus dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan anarkis terhadap hal-hal yang berbau AS, terutama warganya.

Justru warga AS harus didekati dan dihimbau agar mereka melakukan tindakan-tindakan agar kebijakan Trump tidak diimplementasi.

Menurutnya, rakyat AS dapat melakukan demo besar-besaran, bahkan ke lembaga peradilan agar mengentikan implemetasi kebijakan Trump kalau kebijakan sudah bulat diambil.

Ketika komunikasi para pemimpin dunia dengan Trump gagal maka satu-satunya upaya agar kebijakan tidak terimplementasi adalah melalui rakyat AS.

"Rakyat AS lah yang berdaulat dan rakyat AS yang dapat melakukan berbagai upaya terhadap kebijakan Trump dan kedudukan Trump sebagai Presiden," jelasnya. (*)