TRIBUNNEWS.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus tokoh Nahdlatul Ulama, Mahfud MD, memberikan jawaban tegas menanggapi pernyataan Ustaz Felix Siauw tentang Khilafah.

Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) bertema "212: Perlukah Reuni?" yang disiarkan Selasa (5/12/2017) malam, Ustaz Felix sempat mempertanyakan mengapa ideologi Khilafah dilarang di Indonesia.

"Terlarang dari mananya? Kalau Anda mengatakan Khilafah ideologi terlarang, berarti Anda harus menghapuskan kemudian, orang-orang yang membaca ketika Tarawih pada Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Usman, Khalifah Ali. Mereka adalah Khalifah-khalifah. Dan Khilafah adalah apa? Khilafah adalah prinsip pengelolaan alam semesta yang diamahkan Allah kepada manusia," ucapnya.

Ia kemudian mencontohkan, misal seorang ayah yang mengajari anak dan istrinya kepada hal yang baik sudah menjadi seorang khalifah yang menerapkan prinsif khilafah.

Nah, jika itu dalam lingkup rumah tangga menurutnya ada konsep yang lebih besar.

Namun kemudian ia mempertanyakan mengapa ideologi Khilafah itu justru dilarang?

Pernyataan ustaz Felix tersebut ternyata tidak sepaham dengan Mahfud MD.

Dalam teleconference, Mahfud MD dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak sependapat dengan Ustaz Felix Siauw terkait soal khilafah.

Hal tersebut menurut Mahfud MD ada dua hal yang harus dipahami.

Menurut Mahfud MD, mengartikan khilafah sebagai pemimpin bukanlah hal yang bermasalah.

Namun apabila mengatakan khilafah adalah sistem pemerintahan, seperti yang dipercaya FPI dan HTI, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila.

"Kalau khilafah sebagai sebutan pemimpin, maka tidak apa-apa, tetapi jika khilafah sebagai sebuah gerakan ideologi yang menentang sebuah sistem yang sudah disepakati, yakni Pancasila, maka hal tersebut benar-benar dilarang," ucapnya.

Ia juga menerangkan bahwa oleh orang-orang HTI, khilafah diartikan sebagai suatu ideologi, yang menentang demokrasi, tidak menganggap negara kebangsaan, maunya transnasional (satu negera Islam yang terdiri dari beberapa negara).

Menurut Mahfud MD hal tersebut sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa di Indonesia.