Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Stabilitas di laut Filipina Selatan, di mana banyak terjadi kasus penculikan dan perompakan, adalah salah satu hal yang dipaparkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Marskal TNI.

Hadi Tjahjanto, dalam uji kelayakan dan kepatutan, di hadapan anggota Komisi I DPR, di komplek parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017).

"Indonesia bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan di wilayah laut yang menjadi yurisdiksinya, termasuk pada laut-laut bebas yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut," ujar Hadi Tjahjanto dalam pemaparannya.

Wilayah laut yang berbatasan dengan wilayah Indonesia, Malaysia dan Filipina itu, merupakan tempat beraksi dari kelompok-kelompok bersenjata, salah satunya adalah kelompok Abu Sayyaf.

Mereka melakuken penculikan terhadap kru kapal, untuk meminta tebusan kepada pemilik maupun negara asal korban penculikan.

Baca: Kontras : Ada Dugaan Intimidasi Saat Pemeriksaan Saksi Kasus La Gode

"Marakanya aksi perampokan bersenjata dan penculikan di wilayah perairan Filipian Selatan, yaitu di sekitar laut Sulu yang merupakan kawasan perairan laut perbatasan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina, merupakan salah satu conton kerawanan yang menjadi tanggungjawab Indonesia, khususnya TNI," ujarnya.

"Terlebih lagi dengan kasus yang menimpa WNI pada Maret dua ribu enam belas lalu oleh kelompok Abu Sayyaf, yang berbasis di pulau Sulu dan pulau Basilan, pada kasus ini tanggung jawab telah mutlak berada di tangan TNI," katanya.

Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, kerawanan di wilayah perbatasan tidak hanya terjadi di laut yang terletak di antara perairan utara Manado dan Filipina Selatan. Hadi Tjahjanto menyebut potensi-potensi kerawanan tersebut juga harus diantisipasi, termasuk oleh TNI sebagai penjaga kedaulatan negara.

"Berbagai bentuk-bentuk kejahatan lainnya yang juga sangat merugikan Indonesia, adalah 'illegal fishing' (pencurian ikan), penyeludupan barang, manusia, senjata dan narkoba," ujarnya.

"Kejahatan-kejahatan ini bahkan kerap menajdi bagian dari ancaman lain yang lebih besar lagi, dan terorganisir secara internasional, seperti terorisme dan sindikat internasional atau proxy dari kekuatan asing tertentu," katanya.