"Keputusan Trump memiliki landasan formal dalam UU yg disetujui Kongres AS tahun 1995. Selain memang itu janji kampanyenya, sbg negara yang berperan penting dalam perdamaian Israel-Palestina, Trump masih memiliki opsi lain.

"Yaitu dgn menandatangani the waiver penundaan realokasi kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal inilah yg dijalankan oleh Presiden AS sejak tahun 1995.Clinton, Obama, bahkan Bush yg sama-sama dari Partai Republik, mengambil opsi ini," tulisnya.

Fadli Zon menganggap pernyataan tersebut melanggar konsensus internasional.

Ia juga meminta AS memikirkan ulang hal tersebut.

Fadli Zon juga mengapresiasi sikap Jokowi atas pernyataan Donald Trump.

"Di sisi lain, pengumuman Trump ini jelas melanggar konsensus internasional tentang status kota Yerusalem."

Ia menduga, pernyataan Trump tersebut merupakan pengalihan isu dalam negeri seiring banyaknya dorongan masyarakat dari berbagai kalangan yang menginginkan Trump lengser.

Hal itu dampak dari sejumlah kebijakan Trump yang dinilai kontroversial.

"Saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Trump ini lebih kepada upaya dia untuk mengalihkan isu-isu domestik yang terjadi karena semakin banyak serangan politik di dalam negerinya kemudian mengangkat isu ini sebagai salah satu isu yang mungkin bisa mengalihkan," kata Fadli Zon. (*)