Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
‎
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung tidak menampik adanya politik uang dalam pemilihan calon ketua umum partainya.

Menurutnya, politik uang tersebut mulai terjadi pada saat digelarnya konvensi calon presiden pada 2004.

Baca: Agung Laksono Sedih Setya Novanto Ditinggal Otto Hasibuan dan Fredrich

Menurut Akbar, digelarnya konvensi ca

Baca: Dedi Mulyadi Tidak Setuju Penentuan Calon Kepala Daerah Tersentralistik di DPP Golkar

lon presiden pada 2004 merupakan hal yang baik untuk mendapatkan seorang calon pemimpin dari Golkar.

Namun, ternyata visi dan misi seorang peserta konvensi tidaklah cukup.

"Visi misi Nucholis Madjid saat itu terbaik. Kita tidak hanya butuhkan visi misi tetapi butuh 'gizi'. Disitu mulai terjadi tanda-tanda politik uang," kata Akbar dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Baca: Otto Hasibuan dan Fredrich Mundur Dampingi Kasus Korupsi e-KTP Setya Novanto, Begini Fakta-faktanya

‎Isu politik uang dalam pemilihan Ketua Umum Golkar, kata Akbar semakin menguat pada musyawarah nasional 2014 di Bali.
Dikatakannya, berita-berita di media tergolong begitu kasar memberitakan politik uang dalam pemilihan ketua umum tersebut.

"Beritanya uang kececeran, cek kececer di kamar dan toilet. Itu mewarnai kita sampai hari ini," ujarnya.

Baca: Politikus Senior Golkar: Soal e-KTP Itu Bukan Kerjaan Golkar Sendiri, Itu Kerjaan Ramai-ramai

Adanya stigma pemilihan ketua umum Golkar yang kental dengan politik uang menurut Akbar harus diubah saat ini.

Karena apabila hal tersebut tetap ada maka kancah politik kita akan terus dianggap negatif oleh masyarakat.‎

"K‎ita harap tentu memperbaiki, sebab kalau tidak akan seperti apa politik kita ke depan," katanya.‎