TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) dan Wahid Foundation menemui Duta Besar AS Joseph Donovan untuk menyampaikan keberatan atas pernyataan AS soal Yerusalem.

Pertemuan dilakukan Jumat (8/12/2017) di kantor Kedutaan Besar AS untuk Indonesia di Jakarta.

Hadir dalam pertemuan tersebut termasuk perwakilan dari PP Muslimat NU, Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU), Jaringan Gus Durian, dan Wahid Foundation.

Empat organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga tersebut menjadi yang pertama diterima langsung oleh Dubes Donovan.

Kepada Donovan, disampaikan secara khusus kecaman terhadap kebijakan Presiden AS Trump terkait Yerusalem, yang dianggap melukai hati umat Islam sedunia.

Menurut Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid, ada beberapa poin yang disampaikan, yakni keberatan terhadap kebijakan AS atas Yerusalem yang bertentangan dengan sejumlah resolusi PBB.

Baca: SBY: Belum Terlambat Presiden Trump Batalkan Keputusan Yerusalem

"Kebijakan itu bakal memicu ketegangan di negara-negara berpenduduk muslim, termasuk Indonesia, di samping mengganggu proses perdamaian yang terus diupayakan," kata Yenny.

Karena itu, Yenny meminta Presiden Trump untuk meninjau ulang keputusan tersebut.

Selain itu, poin lain yang disampaikan adalah bahwa keputusan AS tersebut merupakan langkah ceroboh dan tergesa-gesa, karena lebih didasarkan pada pertimbangan domestik AS.

Padahal, seharusnya pertimbangan seperti itu harus dilakukan secara luas dan matang, juga mencerminkan dukungan dari masyarakat AS sendiri, yang kenyataannya tidak mendukung.

Empat perwakilan itu juga menyampaikan gagasan dan sikap Gus Dur terkait kemerdekaan Palestina dengan solusi dua negara sebagai opsi usulan untuk konflik Israel-Palestina.

Trump akhirnya resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, di Gedung Putih, Washington, Rabu (6/12/2017) waktu setempat.

Melalui pernyataan tersebut, Trump juga mengumumkan rencana pemindahan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Menurut Trump, dirinya hanya menepati apa yang sudah dijanjikannya semasa kampanye pencalonan presiden pada 2016.

Trump menyebut, pengakuan tersebut menjadi penanda atas dimulainya pendekatan baru terhadap konflik Israel-Palestina.

Selain itu, Trump juga menegaskan bahwa dengan pengakuan itu, dirinya tidak bermaksud untuk menentukan bahwa seluruh wilayah Yerusalem itu secara resmi akan menjadi wilayah Israel.

"Kami tidak bermaksud untuk menjadi penentu status wilayah tersebut dan hal-hal lain terkait itu, termasuk soal batas wilayah spesifik kedaulatan Israel di Yerusalem," katanya.