TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masalah kualitas tenaga kerja menjadi salah satu kendala dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan.

Program pendidikan vokasional dipandang sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kawasan perdesaan.

Baca: Ini Sosok Yasser Arafat, Pejuang Legendaris Palestina yang Sempat Pukul Mundur Pasukan Israel

“Kami berharap kalangan perguruan tinggi bisa menjadi jembatan untuk mendorong berbagai pendidikan vokasi agar kualitas tenaga kerja di kawasan perdesaan bisa meningkat,” ujar Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) yang bertajuk “Peningkatan Efektifitas Dana Desa" di Jakarta.

Menteri Eko mengungkapkan sebagian besar tenaga kerja di kawasan perdesaan didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD) yakni sebesar 57,79%.

Menyusul kemudian tenaga kerja lulusan SMP sebanyak 18,87%.

Sedangkan tenaga kerja lulusan sekolah menengah atas (SMA) hanya berjumlah 13,07%.

Baca: Lansia yang Tidur di Atas Got Disebut Manfaatkan Istri Keduanya untuk Hidup Enak

“Salah satu kendala dalam percepatan pembangunan kawasan perdesaan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebagian besar tenaga kerja di desa adalah lulusan sekolah dasar yakni hampir 57,79%, lulusan SMP 18,87% dan lulusan SMA 13,07%,” kata Eko dalam keterangan tertulis, Minggu (10/12/2017).

Eko menjelaskan kualitas tenaga kerja tersebut mempengaruhi berbagai program percepatan pembangunan kawasan perdesaan.

Oleh karena itu dibutuhkan program peningkatan kualitas sumber daya manusia di kawasan perdesaan melalui pendidikan vokasional atau pendidikan kejuruan.

Dengan sistem kejuruan, tenaga kerja di kawasan perdesaan bakal mendapatkan berbagai pendidikan terapan yang dibutuhkan di lapangan kerja.

“Perlu model program pendidikan vokasional di desa-desa. Universitas atau kalangan perguruan tinggi bisa mewujudkan hal tersebut sehingga akan ada peningkatan kualitas tenaga kerja di perdesaan secara masif,” katanya.

Menteri Eko mengatakan ada berbagai program inovasi desa yang dijalankan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan anggaran hingga Rp100 miliar.