TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Sosial bersama Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) siapkan layanan informasi dan pengaduan masyarakat terkait bansos non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Layanan ini kami siapkan menuju penyaluran bansos non tunai PKH untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2018," kata Mensos Khofifah Indar Parawansa dalam siaran Persnya, Rabu (13/12/2017).

Nomor telepon yang disiapkan untuk layanan informasi dan pengaduan adalah BNI 1500046, BRI 1500017, Bank MANDIRI 14000, BTN 1500286, dan Call Center PKH Kementerian Sosial di nomor 1500299.

"Dengan 10 juta KPM dan menjangkau 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia, kami perlu lakukan antisipasi serta respon cepat agar layanan bansos non tunai dapat berjalan efektif, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah serta tepat kualitas. Untuk itu hadirnya layanan pengaduan ini penting untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi," tutur Mensos.

Ia mengatakan layanan informasi dan pengaduan ini menggandeng HIMBARA sebagai mitra karena mereka merupakan bank penyalur bansos non tunai di seluruh Indonesia.

"Degan adanya kerja sama ini diharapakan akan mempercepat respon penanganan keluhan atau pengaduan masyarakat," tambahnya.

Seperti diketahui penyaluran bantuan sosial secara non tunai telah dimulai sejak November 2016 merupakan sebuah lompatan besar yang revolusioner dalam sejarah program pengentasan kemiskinan di Indonesia bahkan di dunia.

Mengingat sampai saat ini model kartu kombo yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki fitur saving account dan e-wallet bagi masyarakat kurang mampu merupakan pertama kali di dunia di antara 72 negara yang melaksanakan program conditional cash transfer yang di Indonesia kita kenal PKH ini.

Dua fitur layanan yang tertanam dalam KKS, lanjut Khofifah, memungkinkan masyarakat bisa menabung dan mendapat beragam bansos dan subsidi yang terintegrasi dalam satu kartu.

Melalui bansos non tunai, penerima manfaat yang dulu harus mendatangi kantor pos untuk mencairkan bansos dan harus mengantre lama karena waktu pengambilannya bersamaan, maka kini dengan sistem non tunai melalui sistem perbankan akan terlayani jauh lebih efektif karena mereka bisa akses melalui ATM bank HIMBARA serta agen bank terdekat.

"Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial bertekad menyukseskan penyaluran bansos non tunai untuk 10 juta KPM tahun depan. Insya Allah bersama mitra kerja yakni HIMBARA, Pemda, Pendamping Program, kami optimis PKH dan BPNT mampuenurunkan angka kemiskinan dan gini ratio secara signifikan" tegas Khofifah.

Prestasi
Sementara itu Kemensos meraih rangking pertama untuk realisasi anggaran per awal bulan Desember 2017 sebesar 90,87 persen. "Secara umum ini merupakan prestasi dilihat dari sisi penyerapan anggaran," ujar Khofifah.

Capaian kinerja keuangan yang positif ini, lanjutnya, menunjukkan bahwa perencanaan anggaran sudah efektif. Demikian halnya dengan penggunaan anggaran sudah sesuai dengan jadwal penggunaan anggaran.

"Saya berharap prestasi ini menjadi penyemangat bagi seluruh awak kerja Kemensos dalam mensejahterakan rakyat," harap Khofifah.

Dikatakannya, Kemeterian Sosial semakin dipercaya untuk mengelola APBN, khususnya dalam pemberian bantuan sosial bagi penerima manfaat, dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk miskin dan rentan.

Tahun 2018 ada penambahan yg signifikan untuk penerima bantuan PKH dari 4 juta KPM menjadi 10 juta KPM dan tambahan penerima BPNT dari 1,28 KPM menjadi 10 KPM.

"Dalam hasil akhir penyusunan anggaran 2018, Kementerian Sosial mendapatkan alokasi anggaran yang cukup tinggi sebesar 41,2 triliun, mengalami lonjakan 58,06% dari alokasi tahun 2017 sebesar 17,3 Triliun, atau menududuki urutan 11 Kementerian dengan anggaran terbesar. Kenyataan ini harus dibarengi dengan kinerja anggaran yang baik sebagai pertanggungjawaban kita kepara rakyat. Karena setiap rupiah dalam APBN kita adalah uang rakyat," ujar Khofifah.