Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid mengatakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tidak bisa mendikte DPP mengenai Musyawarah Nasional luar Biasa (Munaslub).

DPD tidak bisa mendesak DPP menggelar Munslub dengan agenda mengganti Ketua Umum sesegera mungkin.

Baca: Nurdin Halid: Yang Ancam Bekukan DPP Golkar Akan Dipecat

‎"DPD hanya berhak mengusulkan, tapi tak berhak memutuskan, Itu perlu saya pertegas‎," ujar Nurdin di DPP Golkar, Rabu, (13/12/2017).

Untuk diketahui berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Golkar, Munaslub baru bisa digelar apabila ada usulan dari 2/3 DPD 1 Golkar.

Baca: Idrus Marham Pimpin Rapat Pleno Golkar Usai Jaksa Bacakan Dakwaan Setya Novanto

Sejauh ini seluruh DPD telah ‎mengusulkan digelarnya Munaslub kepada DPP.

Meskipun demikian, Nurdin mengatakan DPD tidak bisa memaksa atau mengancam DPP untuk menggelar Munaslub.

Baca: Airlangga Yakin Rapat Pleno Malam Ini Tetapkan Lokasi dan Waktu Munaslub

"Tidak bisa dibilang DPD bilang harus desember, tidak boleh itu. DPP tidak boleh diatur oleh DPD 1. Rusak nanti DPD 1, kalau DPD 1 yang ngatur-ngatur DPP yang atur berdasarakan AD/ART," katanya.

DPP Golkar sendiri saat ini sedang menggelar rapat pleno untuk menentukan apakah akan digelar munaslub ‎atau tidak.

Baca: Ini 10 Penelusuran Terpopuler di Google Selama 2017, Dari Pengabdi Setan Sampai Ayam Geprek

Sejumlah pihak menginginkan Munaslub sesegera mungkin karena dakwaan telah dibacakan kepada Setya Novanto yang berarti praperadilannya gugur.

Namun, beberapa pihak ada yang meminta Munaslub digelar awal tahun depan setelah Rapimnas.