TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - - Putusan rapat pleno di DPP Golkar, yakni menjadikan Airlangga Hartato sebagai ketua umum terpilih, hampir dapat dipastikan tidak berubah saat Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar digelar.

Ketua Harian DPP Golkar, Nurdin Halid mengatakan hal itu kemungkinan kecil terjadi. Terlebih, dukungan dari DPD 1 kepada Airlangga sudah cukup menjadikan menteri perindustrian itu menduduki jabatan Beringin Satu.

"Saya pikir kecil kemungkinannya ada perubahan soal pengukuhan ketua umum," jelasnya di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (14/12/2017).

Baca: Dokter Bilang Sehat, Jadi Setya Novanto Bersandiwara?

Meski begitu, dia tidak menampik akan adanya dinamika yang terjadi saat Munaslub nantinya. Alasannya, Munaslub merupakan rapat tertinggi partai dan menghasilkan keputusan yang berdasar dari akar rumput partai Golkar.

Hanya saja, Nurdin berharap tidak ada sesuatu yang luar biasa, sehingga dapat mengubah keputusan pleno DPP yang sudah melakukan penetapan Airlangga terpilih secara aklamasi.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Wasekjen Golkar, Ace Hasan Syadzily. Dirinya menjelaskan mekanisme rapat pleno DPP juga merupakan hasil dari dinamika yang terjadi di DPD 1 dan 2 Partai Golkar. Sehingga, apa yang sudah ditetapkan, tidak akan terlalu banyak berubah.

"Memang tidak bisa dipungkiri, jika nanti ada dinamika lain di Munaslub. Tapi, hasil pleno kemarin juga kan melihat situasi dan kondisi yang berkembang di bawah," ucapnya.

Dengan begitu, ia menilai tidak akan banyak yang berubah saat nantinya Munaslub diselenggarakan di JCC Senayan, Jakarta 18-20 Desember 2017 mendatang.

Wacana yang berkembang, kata dia, justru mengarah kepada perubahan struktur kepungurusan DPP Golkar. Terlebih, saat ini, panitia Munaslub sudah menetapkan adanya Formatur yang berarti akan ada perubahan kepengurusan.

"Iya, itu wacana yang berkembang. Nantinya, itu yang akan dibicarakan oleh peserta Munaslub," jelas Ace.
Sementara itu, Nurdin mengharapkan keefektifan pengurus DPP nantinya menjelang Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Perubahan kepengurusan juga diharap dapat menempatkan sosok yang tepat di posisi yang tepat.

Terlebih, saat ini terdapat lebih dari 300 orang pengurus DPP dari yang sebelumnya hanya 171 orang pengurus.

"Kami menginginkan seperti itu agar dapat efektif. Kami akan serahkan semua nanti di Munaslub," tukasnya.

Sementara itu, agenda Munaslub akan digelar pada 19-20 Desember 2017. Pada 18 Desember 2017, diagendakan Rapat Pimpinan Nasional Golkar. Nurdin berharap, agenda Rapimnas dapat berjalan cepat. Sehingga 18 Desember 2017 malam, Munaslub sudah dapat dimulai.

"Pembukaan dan penutupan Munaslub akan dihadiri oleh presiden dan wakil presiden secara bergantian. Keduanya sudah konfirmasi untuk datang," kata Nurdin. (rio)