TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto diminta sadar diri untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak mungkin bertaruh dengan janji suci politiknya dalam mengangkat menteri.

"Bahwa intinya Presiden Jokowi tidak mau bertaruh dengan janji sucinya mengangkat pembantunya yang rangkap jabatan. Itu clear, memang harus memilih dan itu sesuai komitmen tingkat tinggi Jokowi dulu," kata Pangi saat dihubungi, Jumat (15/12/2017).

Baca: Sandiaga Menduga Masih Ada Oknum yang Jual Makam Fiktif

Pangi menyoroti dua poin komitmen Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Presiden. Pertama tidak bagi-bagi kekuasaan. Kedua, menteri tidak boleh rangkap jabatan.

Pangi khawatir jika komitmen itu tak dipenuhi, maka kerja dan konsentrasi Airlangga menjadi terbelah, antara Ketua Umum Golkar dan Menteri Perindustrian.

"Sebagai menteri Airlangga harusnya sadar. Tanpa disuruh, Artinya mengundurkan dirilah," katanya.

Pangi berharap Jokowi tetap berpegang teguh pada komitmennya. Jika Jokowi memperkenankan Airlangga rangkap jabatan, konsekuensinya bakal berdampak pada penilaian buruk publik .

"Jangan karena satu Airlangga akhirnya merusak tradisi politik yang menurut saya cukup bagus. Bahwa, pembantu presiden harus fokus kerja bagaimana membantu program-program di kementerian bukan mengurus partai," kata Pangi.

"Airlangga tanpa perintah harus menangkap sinyal dari Jokowi," tambahnya.

Sejauh ini sikap Airlangga masih belum jelas apakah akan secara sukarela mengundurkan diri dari kabinet setelah terpilih sebagai ketua umum Golkar. Sikap Jokowi terhadap Airlangga juga masih tanda tanya.

Airlangga berkali-kali tak mau menjawab dengan tegas soal kemungkinannya mundur sebagai menteri di kabinet kerja. Airlangga mengaku tak mau berandai-andai dan menyerahkan sepenuhnya jabatan sebagai menteri kepada Presiden Jokowi.

"Tanya Presiden," kata Airlangga kepada wartawan, usai rapat pleno penetapannya sebagai ketua umum.

Sementara Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan, Airlangga sudah meminta izin darinya untuk maju sebagai Golkar 1. Namun, saat ditanya soal posisi Airlangga di kabinet kerja, Jokowi juga tidak menjawab dengan tegas.

"Yang mau ngerangkap itu siapa? Ngerangkap-ngerangkap," kata Jokowi di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Berita Ini Sudah Dipublikasikan di Kompas.com, dengan judul: Jika Rangkap Jabatan, Airlangga Bisa Rusak Tradisi Pemerintahan Jokowi