Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yang menginginkan Papua lepas dari pangkuan ibu pertiwi, bukan hanya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Mantan Panglima Penguasa Darurat Militer Timor-Timor Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri menyebut ada pihak-pihak di luar negeri, yang menginginkan hal yang sama.

Mereka, menurutnya, menggunakan 'invisible hand' atau tangan tak terlihat, untuk melancarkan keinginannya mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misalnya, seperti yang dilakukan di Timor-Timur, hingga wilayah tersebut lepas dari pangkuan Indonesia.

"Bagaimanapun peran 'invisible hand' dari luar itu ada, di Timor-Timur, di Aceh, di Papua saat ini juga saya yakin ada," ujarnya kepada wartawan usai menghadiri seminar tentang Papua, di kantor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta Selatan, Senin (18/12/2017).

Namun, lanjut dia, yang seharusnya jadi fokus, bukan si pengendali 'invisible hand' tersebut. Tapi bagaimana memperkuat pertahanan dalam negeri.

Jika pertahanan Indonesia kokoh, termasuk pertahanan dalam bentuk ideologi rakyatnya, maka serangan dari luar yang menginginkan separatisme Papua, tidak akan memberikan dampak apapun.

Ia menyayangkan saat ini kondisi rakyat Papua, masih rentan dengan serangan tersebut. Hal itu antara lain dikarenakan mereka kurang merasakan kehadiran negara secara maksimal.

Kondisi itu merupakan buntut dari kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang tidak efektif, dan kurang mendapatkan pengawasan.

Alhasil niat pemerintah mensejahterahkan Papua menjadi kurang dirasakan.

"Kalau kita memang sejahtera pikirannya, hatinya, perutnya, itu tidak ada apa-apanya tuh, tidak bisa dipengaruhi (invisible hand)," terangnya.

Untuk memperkokoh posisi Papua sebagai bagian dari NKRI, Pemerintah harus hadir mensejahterakan rakyat Papua.

Menurutnya, komitmen pemerintah selama ini sudah cukup baik. Selain dengan memberikan uang dalam jumlah besar, Presiden Joko Widodo juga sudah 'bolak balik' ke Pulau paling Timur Indonesia itu.

Akan tetapi, kebijakan-kebijakan pemerintah kurang dikawal dengan baik, sehingga terjadi banyak kebocoran.

"Dana sekian besar sudah mengalir (ke Papua), tapi pengawasannya tidak ada, tidak efektif. Sekarang berapa banyak bupati, wali kota Papua yang sudah dijebloskan KPK," terangnya.

Ia juga mengatakan pendekatan kesejahtereaan dan pendekatan keamanan juga harus dipertahankan.

Dengan kata lain, keberadaan personel TNI-Polri di Papua masih dibutuhkan. Sebab, kenyataannya masih ada sekelompok orang yang bersenjata, yang sampai saat ini masih berkeliaran bebas di Papua.(*)