Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Publik akan sangat mengapresiasi langkah perubahan yang diambil Golkar dibawah pimpinan Ketua Umum Airlangga Hartarto akan menarik diri dari Pansus angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apalagi menurut Pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan, sebetulnya Pansus KPK sudah kurang populer dan kurang terdengar sekarang.

Baca: Malam Tahun Baru, Jam Operasional Tempat Hiburan Malam di Jakarta Ditambah

"Kalau Golkar menarik diri itu dapat menjadi simbol bahwa Golkar memang serius untuk membenahi diri menjadi partai yang pro pemberantasan korupsi," tegas Peneliti Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) ini kepada Tribunnews.com, Rabu (20/12/2017).

Lebih lanjut ia menjelaskan, Pansus KPK memang tidak populer dan banyak dipandang publik sebagai perlawanan politik DPR terhadap KPK.

Karena banyak anggota DPR, termasuk mantan Ketua DPR Setya Novanto yang diperiksa KPK dalam kasus mega korupsi E-KTP.

Kata dia, Golkar adalah partai yamg paling disorot negatif dalam soal E-KTP.

Jadi menarik diri dari Pansus KPK, dapat menjadi simbol bahwa Golkar menyadari kekeliruannya selama ini.

"Dan itu dapat membantu perbaikan citra positif Golkar," ujarnya.

Partai Golkar tengah menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di JCC, Senayan, Jakarta.

Munaslub dengan tagline menuju Golkar Bersih mengukuhkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.

Lantas bagaimanakah sikap Golkar dalam Kepemimpinan yang baru dalam Pansus Angket DPR untuk KPK yang disoroti Masyarakat.

Politisi Golkar yang menjabat Ketua Banggar DPR, Aziz Syamsuddin menegaskan partainya kemungkinan akan keluar dari Pansus Angket DPR untuk KPK.