Undang Dubes Bangladesh, Fadli Zon Cerita Kekejaman Militer Myanmar
"Ini seperti kata Sekjen PBB, sudah merupakan satu pemusnahan etnis, ethnic cleansing, dan ini adalah kejahatan kemanusiaan,"
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon mengundang Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia Asmal Kabir ke kantornya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/12/2017).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini lalu bercerita soal kekejaman yang dilakukan terhadap jutaan warga etnis Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh.
Baca: Ahok Tak Mau Lagi Gabung Partai Politik, Keinginan PDIP Kandas
Fadli yang baru tiba dari Bangladesh ini menyayangkan sikap organisasi ASEAN yang terkesan menutup mata dalam membantu menangani kekerasan terhadap etnis Rohingya.
Hal ini karena sistem yang dibangun di organisasi ASEAN bersifat konsensus.
Baca: Jokowi Sengaja Gelar Rapat Terbatas di Bali, Ini Alasannya
Menurutnya, saat ini ada sekitar 1,1 juta warga Rohingya yang mengungsi di Bangladesh karena mendapatkan kekerasan di Myanmar.
Fadli menjelaskan, soal kekerasan etnis Rohingya mendapat perhatian besar dari anggota DPR dan rakyat Indonesia.
"Kita tahu bahwa sampai sejauh ini ASEAN tidak berfungsi dengan baik di dalam menangani persoalan Rohingya. Ada kecenderungan malah menepis dan menutup mata dalam persoalan Rohingya hanya keran ada satu sistem di dalam ASEAN, yaitu konsensus," kata Fadli.
Dirinya juga bercerita telah melihat secara langsung kondisi kamp pengungsi Rohingya di Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh (21/12/2017).
Baca: 9 Anak Buah Kapal KM Samudera Jaya Belum Ditemukan
Saat berinteraksi, para pengungsi menyampaikan cerita kekejaman yang dilakukan militer Myanmar.
Dari kesaksian pengungsi di sana, para perempuan diperkosa, ada yg ditembak atau dipenggal.
Mereka berhari-hari bahkan berminggu-minggu harus menyelamatkan diri dari kejaran militer Myanmar hingga akhirnya bisa menyeberangi perbatasan Bangladesh.
"Ini seperti kata Sekjen PBB, sudah merupakan satu pemusnahan etnis, ethnic cleansing, dan ini adalah kejahatan kemanusiaan," kata Fadli.
Di kamp pengungsian itu, sudah dibangun posko-posko bantuan dari lembaga PBB seperti UNHCR hingga UNICEF.
Baca: Golkar Berharap Khofifah Evaluasi Emil Dardak Sebagai Calon Wakil Gubernur
Ada juga organisasi-organisasi non pemerintah berbagai negara termasuk Indonesia.
"Dari Indonesia juga sudah ada NGO-NGO yang beraliansi ke dalam Indonesia Humanitary Alliance yang tadi ya, (terdiri) dari NU Muhammadiyah PKPU, Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, Daurot Tauhid, dan lain-lain," katanya.
"Saya sendiri ketemu mereka dan mereka kehadiran mereka juga sangat bermanfaat bagi pengungsi, sangat dirasakan manfaatnya. Saya kira ini juga satu bentuk partisipasi publik," kata Fadli.
Lebih lanjut dirinya Pemerintah mencari solusi politik dengan pemerintah Myanmar agar kekerasan terhadap Etnis Rohingya bisa dihentikan.
"Kalau tidak ada solusi politik sulit. Jadi harus ada political solution saya kira bisa permanen penyelesaiannya, yaitu mereka harus kembali lagi ke dusun atau desa mereka yang dibakar dihancurkan militer Myanmar," kata Fadli.