Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Airlangga Hartarto telah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto. Pada awal masa jabatan, Menteri Perindustrian di Kabinet Kerja itu diminta 'bersih-bersih' di partai berlambang pohon beringin itu

Dalam pidato penutupan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar pada beberapa waktu lalu, Airlangga menyampaikan Partai Golkar tak hanya mengusung slogan “Golkar Bersih”, namun akan mengimplementasikan slogan selama mengelola partai.

Baca: Tangis Haru Mewarnai Pengumuman Terpilihnya Yona JKT48 Menjadi Kapten Team KIII

"Tak ada tindakan tegas terhadap para kader yang terlibat hukum, bahkan ada yang dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan, membuat citra Partai Golkar tak bisa pulih, dan slogan “Golkar Bersih” sekadar slogan," tutur Majid Salam, Koordinator Kaukus Muda Bersih (KMB), Minggu (24/12/2017).

Menurut dia, janji harus dibuktikan jika tidak maka Partai Golkar akan tergerus elektabilitas di pemilu 2019 mendatang.

Langkah pertama yang harus dilakukan menindak tegas kader-kader Partai Golkar, baik yang ada di kepengurusan partai maupun di DPR, yang telah terbukti terlibat masalah hukum seperti korupsi.

"Ketua Umum baru tidak boleh diam, sebab publik akan menilai tidak ada perubahan apa-apa di Partai Golkar, meski dengan slogan barunya itu. Jika demikian, kapan Golkar akan bangkit dari keterpurukan?" kata dia.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti 18 bulan kepemimpinan Setya Novanto (SN) sebagai Ketua Umum Golkar. Ini lantaran selama 18 bulan Setya Novanto menjadi tersangka, ada 19 politisi Golkar yang terseret kasus korupsi mulai dari anggota DPR RI hingga kader atau sayap partai.

Saat ini, kader Partai Golkar yang terjerat permasalahan hukum diantaranya, yaitu anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Zulfadli yang berstatus terpidana korupsi dana Bansos KONI 2007-2008 dan Dana Fakultas Kedokteran Untan 2006-2008.

Selain itu, Fahd A Rafiq yang telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tipikor dalam korupsi Al-Quran. Nama lain, Markus Nari, anggota DPR Fraksi Golkar yang terseret korupsi e-KTP bersama Setya Novanto.