Laporan Wartawan Tribunnews.com,Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-- Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar memiliki pandangan tersendiri terkait komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo pada pemberantasan korupsi dalam 3 tahun masa kepemimpinannya.

Dikatakan oleh Dahnil, apa yang ditampilkan Jokowi sebagai sosok sederhana dan tidak memiliki catatan buruk dalam korupsi, belum cukup bahkan sama sekali tidak membuktikan keberhasilannya.

"Saya pikir tidak cukup kamuflase seperti itu. Bagi saya itu ringan sekali. Agenda pemberantasan korupsi itu menuntut konfrontasi yang keras kepada koruptor. Sikap itu tidak ditunjukan cuma dilihat dari sisi politik," ujar Dahnil, di aula KH.Ahmad Dahlan, Pusat Pimpinan Muhammadiyah, Menteng Raya, Rabu (27/12/2017).

Dahnil menjelaskan pada era kepemimpian Jokowi pulalah pelemahan lembaga KPK nyata terlihat. Pasalnya, di tahun 2017 ini DPR RI berproses untuk membuat Pansus KPK.

Itu menurut Dahnil, menjadi agenda politik bukan agenda hukum.

"Karena pansus itu agenda politik bukan kasus hukum. Tindakan DPR itu tindakan politik. Partai pendukungnya misalnya karena yg menjadi motor ada partai pendukungnya. Lebih dominan dalam tindakan politik untung atau rugi dalam sisi kekuasaan," tegas Dahnil.

Ia bahkan menyebut komitmen Jokowi pada pemberantasan korupsi berada pada kategori parah. Di mana menurut Dahnil kepercayaan publik pada KPK kian memburuk.

"Komitmen pemberantasan Jokowi itu parah. Pertama soal kriminialisasi terhadap pimpinan KPK, dan aktivis anti korupsi yang bekerja di lingkungan lembaga anti korupsi, seperti Bambang Widjayanto dan Novel Baswedan itu masiv dilakukan ketika KPK berusaha menindak polisi. Itu kriminilasiasi lucu-lucan muncul," ungkap Dahnil, dalam Diskusi Berseri Madrasah XXIII

Pada kesempatan diskusi tersebut, dihadiri pula pembicara, Ade Irawan wakil kordinator ICW, dan Haris Azhar aktivis HAM dan Anti Korupsi.

Diskusi tersebut merupakan diskusi berseri dari Madrasah Anti Korupsi PP Pemuda Muhammadiyah, yang bertema Catatan Akhir Tahun 2017 : Satu Tahun Politik Anti Korupsi Pemerintahn Jokowi.