Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gerakan Politik Bersih, menyuarakan kepada rakyat, agar sadar politik yang bertujuan memilih calon pemimpin yang bersih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2018 dan Pemilu Serentak tahun 2019.

Ketua Gerakan Politik Bersih Yusuf Muhammad mengatakan, calon pemimpin atau politikus bersih akan mengangkat harkat dan martabat rakyat, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat, dan membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik dalam berbagai dimensi.

Menurutnya, Gerakan Politik Bersih hadir untuk Indonesia yang beradab.

"Gerakan ini muncul karena besarnya keinginan untuk melihat para politikus menjadi lebih bertanggung jawab, punya integritas, memiliki sifat kenegarawanan, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya dan kelompoknya, punya moralitas tinggi, dan menjadi penyambung suara masyarakat," kata Yusuf di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan, pemimpin dengan sosok negarawan, sangat perlu hadir dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan kebangsaan.

Pilkada 2018 seharusnya menjadi ajang kontestasi bagi calon kepala daerah yang betul-betul berbobot dan membawa manfaat yang besar bagi kepentingan daerah dan bangsa.

"Biaya yang sangat mahal dalam perhelatan besar seperti pilkada seharusnya menjadi momentum bagi perbaikan negara dan bangsa," katanya.

Namun sayangnya, Yusuf mengatakan, pilkada demi pilkada telah berlalu, kondisi wong cilik masih seperti yang lalu.

"Rakyat perlu sadar politik. Rakyat perlu bergerak bukan lagi menjadi objek pasif kampanye. Rakyat perlu aktif menjadi juri bagi para kontestan calon kepala daerah dan para politikus daerah dan nasional," katanya.

Dirinya mendorong supaya rakyat perlu bergerak menjadi lebih aktif. Tidak sekadar mendengar apalagi menerima janji janji politik.

"Tapi mengetahui calon politikus yang mengemban amanah menggaungkan suara rakyat Indonesia," kata Yusuf.

Yusuf menambahkan 72 tahun berlalu sejak kemerdekaan Indonesia, namun hakekat kemerdekaan belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan rakyat Indonesia.

"Dalam ranah ekonomi misalnya, penguasaan sumber daya alam oleh bangsa asing tampak begitu nyata. Ketergantungan kepada produk asing juga sangat dominan dalam kehidupan masyarakat," katanya.

Sementara sumber daya alam yang melimpah ruah di negara ini, justru lebih banyak dinikmati oleh perusahaan swasta multi nasional. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin juga sangat tajam.

"Wong cilik selama puluhan tahun masih tetap saja menjadi wong cilik. Kepentingan politik sesaat dan kepentingan kelompok, partai, lebih dominan dibanding politik kenegarawanan," katanya.

Sekjen Gerakan Politik Bersih Adnin Armas menilai biasanya menjelang pilkada dan pemilu, partai politik menggunakan slogan yang menggugah kebangkitan dan kesejahteraan rakyat.

Kandidat partai berorasi, membuat berbagai pernyataan yang membela kepentingan masyarakat, memasang berbagai iklan yang mengangkat harkat dan martabat rakyat.

"Puluhan tahun sejak pemilu pertama dilakukan pada 1955, namun kenyataannya kondisi rakyat masih jauh dari janji kampanye yang selalu saja dilontarkan berbagai slogan partai politik. Masyarakat menjadi objek kampanye. Masyarakat kembali menerima janji yang sebenarnya tinggal janji. Tentu ada yang ditepati, tetapi lebih banyak yang masih diingkari," katanya.